Selamat Datang di X3-PRIMA, Melayani Setulus Hati, Memberikan yang terbaik

14.8.09

PNPM Mandiri

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.
Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat diperkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya.
PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut. MDGs adalah kesepakatan global untuk mencapai target pembangunan bersama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan; pendidikan dasar untuk semua; kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; mengurangi angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi penyakit menular dan penyakit lainnya; menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.


1.2. PENGERTIAN PNPM MANDIRI
a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

1.3 TUJUAN
1.3.1.Tujuan Umum
Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
1.3.2.Tujuan Khusus
a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.


BAB II
STRATEGI, PRINSIP,
PENDEKATAN, DAN DASAR HUKUM

Dalam upaya mencapai tujuan PNPM Mandiri, terdapat strategi, prinsip dasar, pendekatan, dan dasar hukum yang perlu menjadi acuan pelaksanaan programprogram pemberdayaan masyarakat.
2.1 STRATEGI
Strategi PNPM Mandiri terdiri atas:
2.1.1 Strategi Dasar
a. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
b. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
c. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.
2.1.2 Strategi Operasional
a. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.
b. Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;
c. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel.
d. Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.
e. Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.
f. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan.

2.2 PRINSIP DASAR PNPM MANDIRI
PNPM-Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:
• Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
• Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
• Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
• Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
• Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
• Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
• Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
• Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
• Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
• Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
• Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
• Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

2.3 PENDEKATAN PNPM MANDIRI
Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:
a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan. Penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat ini dapat dilihat pada lampiran.

2.4 DASAR HUKUM PNPM MANDIRI
Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

2.4.1 Sistem Pemerintahan
Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

2.4.2 Sistem Perencanaan
Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah:
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
c. Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.
d. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
e. Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

2.4.3 Sistem Keuangan Negara
Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
f. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah;
g. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor.005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

a.
BAB III
KOMPONEN
DAN HARMONISASI PROGRAM

Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Untuk harmonisasi dan sinergi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan, pada Bab 3 ini dijelaskan mengenai kategori program, komponen, ruang lingkup kegiatan, dan langkah-langkah harmonisasi dalam PNPM Mandiri.

3.1.KATEGORI PROGRAM
Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:
a. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, PISEW, dan P2DTK.
b. PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.


3.2.KOMPONEN PROGRAM
Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:
3.2.1.Pengembangan Masyarakat
Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.
3.2.2. Bantuan Langsung Masyarakat
Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.
3.2.3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal
Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.
3.2.4.Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program
Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

3.3. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:
a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya;
b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini;
c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs;
d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.



3.4. HARMONISASI PROGRAM
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri dilakukan harmonisasi pada aspek-aspek sebagai berikut:
3.4.1. Pemilihan sasaran
Harmonisasi sasaran ditujukan untuk memadukan aspek wilayah dan kelompok masyarakat penerima manfaat. Lokasi PNPM Mandiri diutamakan pada kecamatan yang memiliki kriteria berikut; a) memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar, b) tingkat pelayanan dasar rendah, c) tingkat kapasitas fiskal rendah, dan d) memiliki desa/kelurahan tertinggal. Penentuan lokasi PNPM-Inti ditetapkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri. Lokasi PNPM Penguatan diarahkan ke lokasi PNPM-Inti dengan mempertimbangkan usulan sektor dan daerah, efisiensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar kecamatan.
3.4.2.Kelembagaan Masyarakat
Harmonisasi kelembagaan masyarakat bertujuan untuk:
• Mewujudkan kepemimpinan masyarakat yang terpercaya, berbasis nilai, dan mengakar.
• Efisiensi tata kelola.
• Efektifitas program penanggulangan kemiskinan.
• Mendorong kepemerintahan yang tanggap terhadap persoalan kemiskinan dan upaya penanggulangannya.
PNPM Mandiri diarahkan menggunakan dan mengembangkan secara optimal kelembagaan masyarakat yang telah ada, sepanjang disepakati masyarakat dan bersifat terbuka bagi seluruh warga. Dimensi kelembagaan masyarakat meliputi proses pengambilan keputusan dan tindakan kolektif, organisasi, serta aturan main.
Harmonisasi kelembagaan dilakukan melalui:
• Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan yang telah ada dengan cara meningkatkan kapasitas pengelola, memperbaiki kinerja dan etika lembaga, dan meningkatkan tingkat keterwakilan berbagai lembaga yang ada.
• Peningkatan kerjasama antar desa/kelurahan. Musyawarah Antar Desa/Kelurahan merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan antar desa/kelurahan.
Konsolidasi organisasi pelaksana program sektor yang bersifat ad-hoc dan koordinasi berbagai kelompok masyarakat yang ada oleh lembaga keswadayaan masyarakat di desa/kelurahan. Lembaga keswadayaan masyarakat dijelaskan lebih lanjut pada Bab 5.

3.4.3. Pendanaan
Harmonisasi berbagai sumber pendanaan PNPM Mandiri bertujuan untuk efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Harmonisasi pendanaan dikoordinasikan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri, Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta lembaga masyarakat.
Harmonisasi pendanaan dilakukan dengan cara konsolidasi berbagai sumber dan penggunaan dana, pembiayaan aktivitas yang tidak tumpang tindih, serta distribusi pelaku dan fungsi kinerja program.

3.4.4.Pelaksanaan
Tahun 2008 merupakan masa transisi proses harmonisasi pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang meletakkan masyarakat sebagai pengambil keputusan pelaksanaan berbagai program tersebut di wilayahnya. Mulai tahun 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri akan merujuk kepada rancangan mekanisme pelaksanaan PNPM Mandiri 2009-2015 sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.
Untuk itu, harmonisasi pelaksaan PNPM Mandiri pada tahun 2008 dilakukan melalui:
a. Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat mengacu pada strategi, prinsip, pendekatan, dan dasar hukum PNPM Mandiri sebagaimana dijelaskan pada Bab 2;
b. Pelaksanaan kegiatan kecamatan berdasar pada visi/rencana kerja (renja) kecamatan, sedangkan desa/kelurahan berdasar pada hasil perencanaan masyarakat. Aspek-aspek pengelolaan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri dijelaskan pada Bab 4;
c. Lokasi PNPM-Penguatan diarahkan ke lokasi PNPM-Inti. Untuk itu perlu dilakukan serangkaian konsolidasi data, informasi rencana dan kegiatan serta sasaran, agar harmonisasi pelaksanaan program dapat terjadi;
d. Pengembangan sistem basis data dan informasi PNPM Mandiri yang dilakukan secara terintegrasi dan terbuka antar berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk PNPM-Penguatan;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasar pada metodologi dan indicator keberhasilan, serta kerangka kerja dan waktu yang dikembangkan oleh PNPM Mandiri;
f. Pemenuhan kebutuhan fasilitator beserta pembagian tugas dan fungsi antara tenaga fasilitator masyarakat dan penyuluh teknis lapangan. Pemenuhan kebutuhan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab PNPM-Inti. Sedangkan untuk penyuluh teknis lapangan dapat disediakan oleh sektor;
g. Pengembangan dan standarisasi kurikulum, modul pelatihan, dan kompetensi pemandu yang mengacu pada pedoman pelaksanaan pelatihan PNPM Mandiri;
h. Pengelolaan pengaduan masyarakat yang mengacu pada pedoman pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat PNPM Mandiri;
i. Strategi sosialisasi dan komunikasi yang mengacu pada strategi sosialisasi dan komunikasi PNPM Mandiri;
j. Sinkronisasi perencanaan sektoral tahun anggaran 2009 dengan hasil perencanaan partisipatif PNPM Mandiri tahun 2007 yang dilaksanakan pada tahun 2008 (mekanisme musrenbang).

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan berbasis masyarakat selama ini sering ditemukan kualitas pemberdayaan masyarakat yang tidak memadai. Fasilitator yang mendampingi masyarakat hanya berfungsi sebagai tenaga penyuluh teknis terkait sektor tertentu tanpa keahlian mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat. Di sisi masyarakat, hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap program sehingga menimbulkan masalah terkait keberlanjutan pasca program atau proyek berakhir. Beragamnya program dan proyek berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilengkapi oleh biaya untuk antara lain tenaga fasilitator/penyuluh, pelatihan, operasional kegiatan di setiap jenjang pemerintahan, monitoring dan evaluasi, dan sebagainya juga menimbulkan pemborosan biaya pembangunan.
Mengingat tahun 2008 merupakan masa transisi proses harmonisasi antara PNPM-Inti dan PNPM Penguatan, beberapa kemungkinan permasalahan berikut dapat terjadi:
• Masyarakat Berminat Tetapi Tidak Ada Kegiatan PNPM Penguatan.
Dalam hal ini K/L pengelolan kegiatan akan mengkaji apakah mungkin lokasi kegiatan PNPM Penguatan dipindahkan ke lokasi PNPM Inti. Jika pemindahan lokasi dapat dilakukan, kegiatan PNPM Penguatan harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dan waktu yang ditetapkan masyarakat.
• Masyarakat Tidak Berminat Tetapi Ada Kegiatan PNPM Penguatan.
Dalam hal ini K/L pengelola kegiatan harus berupaya untuk memindahkan lokasi kegiatan ke lokasi yang memiliki kebutuhan akan kegiatannya.
• Masyarakat Berminat dan Ada Kegiatan PNPM Penguatan.
Kegiatan PNPM Penguatan harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dan waktu yang ditetapkan masyarakat.
Melalui PNPM Mandiri diupayakan harmonisasi lokasi kegiatan, dan koordinasi pembagian tugas dan fungsi para penyuluh teknis lapangan dan tenaga fasilitator masyarakat, dan sosialisasi intensif kepada kementerian dan Lembaga di Pusat dan Daerah. Untuk menjamin keberhasilan harmonisasi kegaiatan PNPM Inti dan Penguatan, Tim Pengendali PNPM akan membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang menyangkut seluruh kegiatan PNPM Inti dan Penguatan mulai tahun 2008. Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan digunakan sebagai alat untuk mempertajam harmonisasi PNPM Inti dan Penguatan di tahun-tahun berikutnya


BAB IV
RANGKUMAN ISI

A. PENGENDALIAN
Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan program.
Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul. Sedangkan tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan, seperti antara lain koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan, klarifikasi atas ketidakjelasan, dan sebagainya, untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan.
Untuk mendukung pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri, sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan meliputi:
a. Pemantauan dan pemeriksaan partisipatif oleh masyarakat – Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pemeriksaan dari mulai perencanaan partisipatif tingkat desa hingga kabupaten/kota dan pelaksanaan PNPM Mandiri.
b. Pemantauan dan pemeriksaan oleh Pemerintah – Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.
B. Pemantauan dan pengawasan oleh Konsultan dan Fasilitator – Pemantauan dan pengawasan oleh konsultan akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan sistem informasi pengelolaan program dan kunjungan rutin ke lokasi program. Pengawasan melekat juga dilakukan oleh fasilitator dalam setiap tahapan pengelolaan program dengan maksud agar perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan program dapat dilakukan dengan segera.
c. Pemantauan independen oleh berbagai pihak lainnya – PNPM Mandiri membuka kesempatan bagi berbagai pihak, antara lain, LSM, universitas, wartawan yang ingin melakukan pemantauan secara independen terhadap PNPM Mandiri dan melaporkan temuannya kepada proyek atau instansi terkait yang berwenang.
C. Kajian Keuangan dan Audit – Untuk mengantisipasi dan memastikan ada atau tidaknya penyimpangan penggunaan dana, maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) sebagai lembaga audit milik pemerintah akan melakukan pemeriksaan secara rutin di beberapa lokasi yang dipilih secara acak. Mekanisme pemantauan lebih lanjut akan diatur dalam pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri

D. PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pengaduan persoalan dan pertanyaan dari masyarakat, pelaku program, pemerintah, kelompok peduli, dan lainnya terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip pengelolaan pengaduan masyarakat adalah berjenjang yaitu penanganan pengaduan mulai pada tingkat yang terdekat dengan lokasi pengaduan,agar penanganan dilakukan sesegera dan sedekat mungkin dari lokasi pengaduan.
Untuk memastikan pengaduan masyarakat ditangani maka dibentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SPPM) PNPM Mandiri secara berjenjang yang dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait di berbagai tingkatan, termasuk aparat pengawasan fungsional (APF) dan aparat penegak hukum (APH). SPPM juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi baik kepada pelapor maupun masyarakat luas mengenai tindakan penyelesaian yang diambil dan hasilnya. Mekanisme SPPM lebih lanjut akan diatur dalam pedoman pelaksanaan SPPM.

E. EVALUASI
Evaluasi program bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka PNPM Mandiri terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala, baik oleh pengelola program maupun pihak independen seperti antara lain LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sebagainya. Kegiatan evaluasi ini perlu disusun secara sistematis, obyektif, dan transparan. Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan, hasil pengawasan, dan pengaduan dari berbagai pihak. Mekanisme evaluasi lebih lanjut akan diatur dalam pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri.

F. PELAPORAN
Pelaporan PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur structural (perangkat pemerintah) dan jalur fungsional (konsultan dan fasilitator) guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan. Yang dimaksud berkala adalah setiap periode waktu tertentu, sedangkan berjenjang adalah dari satuan unit kerja tingkat masyarakat sampai tingkat Tim Pengendali PNPM Mandiri. Sistem dan mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis operasional masing-masing program.

G. SOSIALISASI
Sosialisasi PNPM Mandiri bertujuan untuk memberi pemahaman kepada perangkat pemerintahan, baik pihak eksekutif maupun legislatif, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat pengusaha, media massa, serta masyarakat umum lainnya. Hal-hal yang disampaikan meliputi kebijakan, pengertian, tujuan, konsep, mekanisme dan hasil-hasil pelaksanaan PNPM Mandiri agar terbangun pemahaman, kepedulian, serta dukungan terhadap PNPM Mandiri. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi dilakukan melalui berbagai media sosialisasi dan komunikasi secara terus menerus sepanjang pelaksanaan program. Mekanisme sosialisasi lebih lanjut diatur dalam Strategi Komunikasi PNPM Mandiri.
Kelembagaan PNPM Mandiri pada hakekatnya bertujuan untuk penguatan terhadap hak kepemilikan dan memberi kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengerjakan aktivitas, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Pada Bab ini dijelaskan mengenai struktur kelembagaan dan strategi pengembangan kelembagaan PNPM Mandiri.

H. STRUKTUR KELEMBAGAAN
Struktur kelembagaan PNPM Mandiri mencakup seluruh pihak yang bertanggungjawab dan terkait dalam pelaksanaan serta upaya pencapaian tujuan PNPM Mandiri, meliputi unsur pemerintah, fasilitator dan konsultan pendamping, serta masyarakat baik di pusat maupun daerah. Secara umum, struktur organisasi PNPM Mandiri digambarkan berikut ini.



Bagan/Struktur Kelembagaan







I. Pusat
Dalam rangka pengendalian dan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, dibentuk Tim Pengendali PNPM Mandiri. Tim Pengendali berikut keanggotaannya ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).Tim Pengendali PNPM Mandiri terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Tim Pengarah
Tim Pengarah terdiri atas Menteri-Menteri dan Kepala Lembaga terkait pelaksanaan PNPM Mandiri. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah adalah memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana baik materi yang bersifat substantif maupun teknis guna keberhasilan pengendalian PNPM Mandiri.
2) Tim Pelaksana
Tim Pelaksana terdiri atas pejabat eselon I ke bawah dari berbagai kementerian/lembaga terkait pelaksanaan PNPM Mandiri .
Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana meliputi:
1. Merumuskan konsep kebijakan operasional, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian PNPM Mandiri;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri;
3. Menilai hasil, manfaat dan dampak dari pelaksanaan PNPM Mandiri terhadap pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin:
4. Mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektifitas pelaksanaan PNPM mandiri kepada Tim Pengarah;
5. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri kepada Menteri Koordinator Bidang Kesra minimal setiap 3 bulan .
6. Merumuskan konsep kebijakan operasional, perencanaan dan mekanisme pengendalian PNPM Mandiri yang dituangkan dalam bentuk berbgai pedoman dan surat edaran.
7. Melaksanakan hal-hal lain yang ditentukan kemudian oleh Tim Pengarah.
Untuk kelancaran koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, lingkup tanggung jawab instansi pusat yang tergabung dalam Tim Pelaksana PNPM Mandiri terbagi atas aspek sebagai berikut:
1. Koordinasi pengendalian PNPM Mandiri: Kantor Kementerian Koordinasi Kesra.
2. Perencanaan dan pengembangan kebijakan serta monitoring dan evaluasi: Bappenas.
3. Pembiayaan: Departemen Keuangan.
4. Pelaksanaan dan pembinaan teknis: masing-masing Departemen Teknis terkait.
5. Sosialisasi dan komunikasi: Departemen Komunikasi dan Informatika.
Pelaksanaan masing-masing program dikelola oleh Satuan Kerja yang dibentuk di masing-masing departemen teknis terkait.

II. Daerah
Struktur organisasi PNPM Mandiri di daerah terdiri dari:
a. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, di daerah dibentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Provinsi. Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh penanggungjawab TKPKD Provinsi. Tugas Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi, adalah sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis operasional program-program PNPM Mandiri di provinsi.
2. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan bantuan teknis berbagai kegiatan program sektoral di provinsi.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di provinsi.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri di provinsi.
5. Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah.
6. Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan.
7. Melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan evaluasi kepada Gubernur.
8. Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman PNPM Mandiri.
Untuk memperlancar pelaksanaan operasional Tim Koordinasi PNPM Mandiri, diprovinsi dapat dibentuk Satuan Kerja (Satker) yang mendukung operasional di ruang lingkup wilayah provinsi untuk pelaksanaan tugas-tugas tim yang bersumber dari APBD Provinsi. Penunjukkan satuan kerja tersebut ditentukan oleh gubernur.
b. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, di daerah dibentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Kabupaten/Kota. Timini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh penanggungjawab TKPKD Kabupaten/Kota.
Tugas Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis operasional program-program PNPM Mandiri di kabupaten/kota.
2. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan bantuan teknis berbagai kegiatan program sektor.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di kabupaten/kota.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri kabupaten/kota.
5. Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah.
6. Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan.
7. Melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan evaluasi kepada bupati/walikota.
8. Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman PNPM Mandiri.
c. Satuan Kerja PNPM Mandiri di Kabupaten/Kota
Pelaksanaan PNPM Mandiri di kabupaten/kota dilakukan oleh satuan kerja kabupaten/kota. Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota yang memberikan pelayanan kepada desa/kelurahan dan bertugas memfasilitasi desa/kelurahan dalam rangka kerjasama antar desa/kelurahan bagi kepentingan program. Kecamatan juga bertugas untuk melakukan pembinaan, penguatan kapasitas kelembagaan kerjasama antar desa/kelurahan, serta mengelola administrasi kegiatan yang diperlukan guna menjamin akuntabilitas dan transparansi program. Dalam rangka tugas tersebut, di kecamatan dibentuk gugus tugas pelaksanaan (Penanggungjawab Operasional Kegiatan/PjOK) yang ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.
d. Masyarakat/Komunitas
Masyarakat membentuk atau mengembangkan kelembagaan masyarakat yang salah satu fungsinya adalah mengelola kegiatan di kecamatan dan desa/kelurahan. Kelembagaan di kecamatan adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola yang bertanggungjawab kepada MAD. Sedangkan untuk kecamatan di wilayah perkotaan tidak dibentuk lembaga khusus. Musyawarah antar kelurahan/desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan reguler. Agar proses di dalam forum-forum musrenbang tersebut berjalan sesuai aturan yang ada, fasilitator PNPM
Mandiri perlu memastikan bahwa hasil perencanaan partisipatif PNPM menjadi masukan Musrenbang Kecamatan dan wakil-wakil masyarakat, termasuk dari lembaga keswadayaan masyarakat, dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan di forum-forum tersebut.
Kelembagaan PNPM Mandiri di desa/kelurahan adalah lembaga keswadayaan masyarakat yang dibentuk, ditetapkan oleh masyarakat, dan bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan. Lembaga ini berfungsi secara kolektif dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri di desa/kelurahan. Prinsip pemilihan keanggotaan dan kepengurusan lembaga tersebut adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Proses pemilihan dilakukan dengan cara: tanpa kampanye, tanpa pencalonan, berjenjang mulai dari tingkat basis dengan menggunakan kartu pilih, berdasarkan rekam jejak perilaku dan perbuatannya. Keanggotaan dan kepengurusan bersifat suka rela dan periodic berdasarkan kesepakatan masyarakat.
Untuk mendukung pengelolaan program, perlu mengembangkan tenaga penggerak/pelopor masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri dan pembangunan di lingkungannya. Para penggerak tersebut diambil dari warga masyarakat setempat yang peduli dengan lingkungannya, memiliki komitmen yang besar terhadap pembangunan masyarakatnya, dan tidak pamrih. Kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada dapat menjadi pemanfaat, pelaksana, atau pengelola kegiatan PNPM Mandiri.

III. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PNPM MANDIRI
Ruang lingkup pengembangan kelembagaan PNPM Mandiri meliputi pengembangan aturan formal dan informal. Pengembangan aturan formal meliputi aturan dasar kelembagaan. Penguatan aturan informal meliputi akomodasi terhadap pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama, dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subyektif individu tentang dunia di mana mereka hidup. PNPM Mandiri bukan semata-mata berisi kegiatan dan sasaran, melainkan seperangkat aturan yang memungkinkan kegiatan berjalan. Untuk itu, pengembangan kelembagaan.
PNPM Mandiri perlu mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Semua bentuk intervensi program dan berbagai aturan tidak boleh berbenturan/mengesampingkan/menghilangkan tatanan sosial masyarakat yang sudah mapan, seperti: keswadayaan masyarakat, gotong royong, dsb. Bahkan sebaliknya, harus dikondisikan untuk membatasi perilaku menyimpang yang bakal timbul dalam pelaksanaan dan mungkin juga intervensi diantara para pelaku. Basis dari kerjasama bukan sekadar kesamaan tujuan, melainkan aturan main yang sudah disepakati secara sukarela.
b. Semua aturan baik formal maupun informal yang diterapkan dalam PNPM Mandiri merupakan akumulasi dari kebutuhan riil masyarakat.
c. Berbagai desain kelembagaan perlu disertai dimensi tata kelola yang baik yang ditujukan untuk meminimalisasi dampak sosial dan lingkungan yang bakal muncul



BAB V
KESIMPULAN

Strategi operasional PNPM Mandiri terdiri dari tahapan sebagai berikut:
1. PEMBELAJARAN
Tahap pembelajaran merupakan tahap pengenalan bagi masyarakat, pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Pada tahap ini masyarakat dan pelaku pembangunan mulai dari kecamatan hingga desa/kelurahan mendapat kesempatan untuk memahami mekanisme pengelolaan pembangunan partisipatif yang ditawarkan PNPM Mandiri. Bagi pemerintah, tahap pembelajaran ditujukan sebagai wahana pembelajaran dalam (i) penerapan pengelolaan pembangunan partisipatif; dan (ii) penerapan model kerjasama antara pemerintah nasional dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengendalikan program.
Tahap pembelajaran membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun, tergantung kepada kondisi wilayah dan kesiapan masyarakatnya.
Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan pada tahap ini adalah:
a. Bantuan pendanaan merupakan faktor utama penggerak proses pemberdayaan masyarakat dibandingkan pada tahap lainnya. Keberadaan bantuan pendanaan merupakan media untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan bagi masyarakat dan daerahnya sendiri.
b. Disediakan bantuan pendanaan dan pendampingan secara khusus terhadap perempuan, atau kelompok lain yang terpinggirkan (minimal 30% dari alokasi Bantuan Langsung Masyarakat).
c. Peran pendamping (fasilitator/konsultan) dalam memfasilitasi proses pelaksanaan PNPM Mandiri masih sangat dominan.
d. Rasa kepemilikan program dari masyarakat, lembaga sosial dan pemerintah desa dan daerah belum cukup kuat dan masih sangat bergantung kepada fasilitator dan konsultan
e. Untuk mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat kepada konsultan, fasilitator dan konsultan secara taktis dan sistematis harus memberi kepercayaan kepada pelaku pembangunan di tingkat lokal untuk memfasilitasi proses pelaksanaan PNPM Mandiri.
f. Proses perencanaan partisipatif belum terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan reguler.

2. KEMANDIRIAN
Tahap kemandirian adalah proses pendalaman atau intensifikasi dari tahap internalisasi. Tahap ini dimulai di lokasi-lokasi dimana masyarakat sudah pernah melaksanakan program pemberdayaan melalui proses berikut: (i) pelembagaan pengelolaan pembangunan partisipatif di desa/kelurahan dan kecamatan; (ii) pelembagaan pengelolaan pendanaan mikro yang berbasis masyarakat untuk melayani masyarakat miskin; dan (iii) peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan. Tahap kemandirian ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun.
Hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini adalah:
a. Bantuan pendanaan lebih bersifat stimulan sehingga dana dari swadaya maupun sumber lainnya merupakan faktor penggerak pembangunan masyarakat dan daerahnya.
b. Fasilitasi pelaksanaan PNPM Mandiri lebih banyak dilakukan oleh pelaku pembangunan lokal dari masyarakat sendiri.
c. Rasa kepemilikan program dari masyarakat dan pemerintah daerah sudah cukup kuat, sehingga peran fasilitator/konsultan lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat, pelaku pembangunan lokal dan perangkat pemerintah daerah.
d. Masyarakat, pemerintah daerah, konsultan dan fasilitator sudah merupakan mitra sejajar.
e. Proses perencanaan partisipatif telah terintegrasi ke dalam sistem perencanaan pembangunan regular.

3. KEBERLANJUTAN
Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan waktu setidaknya satu tahun. Pada tahap keberlanjutan masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil, semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:
a) Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
b) Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
c) Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
d) Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan.


Bagan Rancangan Mekanisme Pelaksanaan PNPM Mandiri 2009-2015



Bagan Proses Pemberdayaan Masyarakat