Selamat Datang di X3-PRIMA, Melayani Setulus Hati, Memberikan yang terbaik

14.8.09

KEUANGAN MIKRO

KEUANGAN MIKRO SEBAGAI SALAH SATU CARA EFEKTIF UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN MENGGERAKKAN EKONOMI RAKYAT

Ibu Sri (bukan nama sebenarnya), berumur sekitar 40 tahun, tinggal di desa Sragen (Jawa Tengah), adalah seorang pengusaha warung makan sederhana. Pada suatu hari terpaksa meminjam uang sejumlah Rp 1 juta dari pelepas uang (atau lebih dikenal sebagai rentenir). Tiap bulan dia harus membayar Rp 100.000, tetapi pinjaman tersebut tidak pernah lunas, sebab bunganya 10% sebulan. Jadi Rp 100.000 yang dia angsur selama ini hanya bunganya saja, sementara untuk pokoknya tidak pernah lunas. Kemudian atas ajakan kawannya, dia bergabung dalam suatu kelompok ibu-ibu para pengusaha mikro lainnya, yang lebih dikenal dengan istilah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Setelah kelompoknya dipandang cukup solid, oleh pendampingnya diberi kesempatan untuk mulai meminjam ke Lembaga Keuangan Mikro, masing-masing Rp 1 juta. Oleh Ibu Sri pinjaman tersebut digunakan untuk membayar lunas semua hutangnya pada pelepas uang. Kemudian setiap bulannya Ibu Sri tetap membayar Rp 100.000 kepada kelompoknya, dan setelah 12 kali angsuran hutangnya dinyatakan lunas. Ibu Sri sangat bersyukur dan sejak itu penghasilannya meningkat dengan Rp 100.000 setiap bulannya, karena pinjamannya sudah lunas.

Itulah keuangan mikro, dengan Rp 1 juta, dapat mengubah kehidupan Ibu Sri dan keluarganya. Ia memang tidak mempunyai akses ke Lembaga Keuangan seperti bank, sebab tak punya agunan maupun tabungan. Satu-satunya akses adalah ke para pelepas uang, dan itu berarti ia akan menjadi miskin seumur hidupnya, karena tingginya bunga pinjaman (10 – 20 % setiap bulan). Berapa banyak orang-orang seperti Ibu Sri di Indonesia? Yaitu orang-orang miskin, tetapi punya usaha yang sangat kecil (makanya disebut usaha mikro). Menurut data dari PNM (Permodalan Nasional Madani), jumlah pengusaha mikro di Indonesia ada 34,5 juta unit, dan dengan keluarganya (istri, suami, anak-anak) rata-rata 4 orang menjadi 34,5 x 4 = 138 juta jiwa, yang berarti lebih dari setengah penduduk Indonesia. Apakah mereka miskin? Umumnya begitu. Kriterianya apa? Nah, di sinilah kita belum pernah punya kesepakatan bersama, dan perdebatan serta adu argumentasi masih berlangsung terus. Masing-masing institusi memakai kriteria yang berbeda-beda, sehingga angka-angka kemiskinan selalu simpang siur. Secara global, ada semacam pengertian tentang kemiskinan yang dapat diterima dan dimengerti satu sama lain, yaitu apabila penghasilannya kurang dari: US$ 1 per hari per orang. Jadi satu keluarga dengan anggota suami, istri dan 2 anak, perlu punya penghasilan 4 X US$1 X Rp 10.000 = Rp40. 000/ hari atau Rp 1.200.000 sebulan, agar tidak tergolong miskin. Wah, kalau begitu angka kemiskinan akan jadi besar sekali? Belum tentu, asalkan usaha-usaha mikro, baik di desa-desa maupun di sekitar kota besar (daerah urban) dapat tumbuh baik.

Mari kita lihat pengalaman Ibu Sari di Desa Parung Bogor. Suaminya bekerja sebagai pengemudi, dan dia sendiri sebagai pedagang sayur mayur keperluan sehari-hari, bertempat di rumahnya. Setiap pagi, ketika orang lain masih nyenyak tidur, pada jam 02.00 sampai 04.00, dengan ditemani suaminya dia belanja sayur mayur di pasar Parung. Dia memilih sayur dan makanan sehari-hari, dengan ragam dan jumlah yang kira-kira akan habis terjual hari itu juga. Biasanya dia membelanjakan sekitar Rp 500.000 sampai Rp 600.000 setiap hari, yang terdiri dari: ayam 7 ekor, daging 2 kg, ikan 10 ekor, tempe 70 potong, tahu 200 potong dan sayur mayur lengkap untuk membuat; sambal-sambalan, sayur sop, sayur asem, sayur lodeh dan lain-lain. Dia menjualnya dengan harga cukup ringan (kompetitif istilah kerennya), seperti: sambalan Rp 1.000, sop Rp 1000, sayur asem Rp 1.500, sayur lodeh Rp 2.000. Sisa yang tidak laku dimakan sendiri, atau diberikan kepada orang-orang yang kurang beruntung sebagai sedekah, sebab tidak dapat dijual kembali keesokan harinya. Tetapi kalau ayam, oleh Ibu Sari diberi bumbu, dan dijual sebagai ayam kuning keesokan harinya. Setiap hari penjualannya mencapai rata-rata Rp 700.000, dan masih ada yang menjadi piutang, karena langganannya ada yang penghasilannya bulanan, sehingga baru bisa membayar pada akhir bulan. Tetapi keluarga ini tidak mau menganggap mereka berpenghasilan Rp 2 juta per bulan. Tetapi mereka lebih memilih menganggap penghasilan bersihnya Rp 40.000 sehari, sebab suami dan kedua anaknya mengambil masing-masing Rp 10.000 sehari, dan belanja keperluan rumah tangga lainnya. Mereka mensyukuri Rp 40.000/hari bersih, dari pada menganggap penghasilannya sekitar Rp 2 juta sebulan. Tetapi penghasilan mereka melebihiUS$ 1 per orang per hari. Sehingga mereka bukan tergolong miskin.

Usaha mikro memiliki laba atau profit margin yang cukup tinggi. Sebagai contoh pedagang sayur keliling di komplek-komplek perumahan. Harga tempe di pasar Rp 500, di komplek perumahan bisa mencapai Rp 1.500 – tiga kali lipat. Sayur kangkung di pasar 1 ikat = Rp 250, di gedongan bisa mencapai Rp 1.000 – empat kali lipat. Namun pelanggannya puas, karena tidak usah repot pergi ke pasar atau supermarket dan boleh beli secukupnya saja, jadi “win-win”. Bagi usaha mikro, yang terpenting bukan bunga pinjaman yang rendah, tetapi akses ke lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman tanpa agunan dan prosedurnya mudah serta dananya dapat dicairkan tepat waktu dan tepat jumlah. Pinjaman dana itu pada umumnya dibutuhkan untuk tambahan modal kerja. Mengapa diperlukan? Karena harga-harga naik dari waktu ke waktu, maka modal kerja yang ada tidak mencukupi lagi untuk membeli jumlah barang dagangan yang sama banyaknya. Apalagi kalau hasilnya menurun, masih terpakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga modal kerjanya makin susut lagi. Disinilah keuangan mikro berperan untuk menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Kalau modal kerjanya sudah cukup, maka kebutuhan mendesak lainnya akan menyusul, misalnya biaya sekolah anak-anak. Mereka tahu betul tanggung jawabnya sebagai orang tua, untuk memberikan pendidikan yang sebaik mungkin bagi anak-anaknya yang tercinta.

Nah, tanpa terasa kita telah menceritakan banyak aspek tentang keuangan mikro, serta peranannya dalam mengentaskan kemiskinan. Tetapi apakah para pembaca juga telah menangkap dan mengerti sama seperti yang saya mengerti? Barangkali masih ada yang belum sepenuhnya mengerti, maka baiklah tulisan ini diakhiri dengan ringkasan-ringkasan sebagai berikut:

1. Keuangan mikro adalah suatu alternatif yang amat dibutuhkan bagi usaha mikro, karena mereka tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal: Bank, BPR (Bank Perkreditan Rakyat).

2. Dalam Keuangan mikro, para pihak yang terkait adalah:

a. Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang menyediakan dana yang berkesinambungan dan makin besar dananya.

b. Lembaga Pendampingan Usaha Mikro (LPUM), yang secara berkelanjutan mendampingi kelompok usaha mikro maupun satu persatu anggota kelompok

c. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang membentuk kelompoknya sesuai dengan kebutuhan mereka dan terdiri dari anggota-anggota yang mereka kenal satu sama lain termasuk usaha-usahanya yang beraneka rupa. Berkelompok itu penting karena:

Ø Motivasi dan spirit berusaha dapat terpelihara dengan baik, dan mereka dapat belajar satu sama lain.

Ø Pada kelompok yang solid, dapat diterapkan sistem “tanggung renteng”. Sistem ini sebagai pengganti kolateral (dikenal sebagai collateral substitute), sehingga resiko tidak membayar kembali pinjaman, menjadi kecil.

Ø Kebiasaan menabung dapat dibina dengan baik serta dikembangkan. Dan apabila jumlah tabungan sudah memadai, anggota dapat meminjam dari kelompoknya. Kemudian kelompok yang jumlah tabungannnya sudah besar (Ada kelompok yang jumlah tabungannya lebih dari Rp 30 juta, lho!) melebihi kebutuhan anggota kelompok mereka, dapat menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang melayani kebutuhan dari kelompok yang lain.

d. Dengan berkelompok, maka biaya transaksi bagi LKM dan LPUM menjadi ringan. Pelayanan secara individual kepada usaha mikro akan memerlukan transactin cost yang tinggi sekali.

e. Dengan sistem seperti tertsebut di atas, maka para pihak, yaitu: LKM, LPUM, dan KSM beserta anggotanya, dapat berjalan secara berkesinambungan (sustainable) dan mandiri. Alangkah indahnya.

f. Dengan demikian keuangan mikro dapat berperan untuk mengentaskan kemiskinan, tidak untuk semua kemiskinan, tetapi hanya sebatas pada orang-orang miskin yang punya usaha (enomically active poor). Tetapi jangan lupa, jumlah usaha mikro ini besar sekali. Kemiskinan yang lain seperti: orang-orang tua jompo, para penganggur, anak-anak terlantar, harus diatasi dengan cara-cara efektif yang lain.

g. Aspek lain dari keuangan mikro adalah kemampuannya untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Coba bayangkan kalau dalam satu desa ada 70 kelompok dengan jumlah anggota seluruhnya 1500 KK dan masing-masing menerima pinjaman rata-rata Rp 1 juta, maka ada dana Rp 1,5 milyar, dan uang tersebut dibelanjakan untuk barang-barang dagangan, baik hasil pertanian maupun hasil industri, maka perekonomian di desa tersebut akan bergerak memutar roda perekonomian yang akan terus mempunyai efek beranting (multiplier effect) sampai pada perekonomian nasional. Itu baru satu desa. Kalau ada 1000 desa, maka dana Rp 1,5 triliun dampaknya bagi perekonomian di desa-desa dan dampaknya secara nasional pasti akan dirasakan.

RANGKUMAN HASIL TEMU NASIONAL DAN BAZAR PENGEMBANGAN KEUANGAN MIKRO INDONESIA

Dengan tekad untuk mengembangkan keuangan mikro dalam rangka pemberdayaan usaha mikro sebagai usaha mengentaskan kemiskinan dengan target menjangkau dan melayani 10 juta orang miskin hingga 2005, Temu Nasional dan Bazar Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

Bagian 1. Prinsip Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia

Pengembangan Keuangan Mikro dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro merupakan langkah yang tepat dalam usaha pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi rakyat. Hal tersebut terutama karena dengan sistem dan cara masing-masing LKM telah mengakar dan tumbuh bersama perkembangan masyarakat, dan terbukti telah mampu memberikan pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak terjangkau oleh layanan keuangan lainnya. Oleh sebab itu pengembangan keuangan mikro tidak cukup hanya dilakukan melalui pengembangan Bank Perkreditan Rakyat, BRI Unit Desa dan kegiatan bank umum lainnya, pegadaian, atau Koperasi Simpan Pinjam. Oleh sebab itu diperlukan pengakuan atas eksistensi lembaga keuangan mikro sebagai entitas tersendiri.

Dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan menggerakkan ekonomi rakyat penguatan, pemberdayaan, dan pengembangan keuangan mikro perlu dilakukan dengan prinsip:

1. Menghormati keragaman, keunikan, dan keterkaitan keuangan mikro dengan perkembangan masyarakat.

2. Memberikan pengakuan dan legalitas atas keberadaan keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro

3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan keuangan mikro

4. Memprioritaskan strategi pengembangan keuangan mikro atas dasar gerakan bersama dari semua pihak yang terkait dengan pengembangan keuangan mikro

Bagian 2. Strategi Pengembangan Keuangan Mikro

Strategi pengembangan keuangan mikro mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendampingan yang mandiri dan berkelanjutan, termasuk melakukan penguatan lembaga-lembaga pendampingan terutama yang berfungsi menghubungkan sector formal dan non-formal.

2. Memadukan pendekatan kelompok dan individual sesuai dengan kebutuhan dan penerimaan masyarakat.

3. Mengembangkan keterpaduan antara penyaluran pinjaman dan mobilisasi tabungan masyarakat, sekaligus menjadikan tabungan sebagai basis system dan kekuatan keuangan mikro.

4. Membangun kapasitas lembaga keuangan mikro, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendamping, dunia usaha, lembaga internasional, kerjasama antar LKM, dan instansi pemerintah; terutama dalam hal peningkatan kemampuan sumberdaya manusia; system dan prosedur operasi, teknologi, terutama teknologi informasi; jaringan kerjasama; dan aksesibilitas terhadap berbagai dukungan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

5. Menegaskan kembali sekaligus memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap arti peranan perempuan dalam setiap usaha pengembangan keuangan mikro.

6. Mengembangkan lembaga-lembaga penunjang keuangan mikro sebagai berikut:

a. lembaga yang dapat berfungsi sebagai sumber permodalan bagi lembaga keuangan mikro (secondary source of fund), baik melalui pengembangan keterkaitan (linkage) dengan bank dan lembaga keuangan yang sudah ada maupun melalui pengembangan lembaga pendanaan (wholeseler of fund, polling of fund) khusus untuk keuangan mikro.

b. Lembaga yang dapat menjalankan fungsi perlindungan atas simpanan dan pinjaman

c. Lembaga pengawasan, yang sekaligus melakukan standarisasi minimal terhadap praktik keuangan mikro, supervisi, audit, rating, dan sertifikasi lembaga keuangan mikro.

d. Lembaga yang dapat melaksanakan fungsi-fungsi pengembangan keuangan mikro, mulai dari sosialisasi peran dan fungsi KM, pengembangan SDM, pengembangan system dan prosedure, pengembangan teknologi, dan pengembangan data-base keuangan mikro Indonesia; serta

e. Lembaga yang membangun jaringan kerjasama (network) antar LKM.

7. perlu dipikirkan untuk dipertimbangkan dibentuknya semacam lembaga “bank sentral alternatif bagi LKM” yang dibentuk oleh pemerintah, Bank Indonesia dan (asosiasi) LKM.

8. Mewujudkan komitmen perbankan dalam pengembangan keuangan mikro, khususnya dengan memastikan agar alokasi dana senilai Rp. 4,6 trilyun dalam ‘business-plan’ perbankan yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro yang memiliki integritas dan kapabilitas teruji. Dalam hal ini perlu dikembangkan strategi Hubungan Bank dan Lembaga Keuangan Mikro (HBL) sebagai pengembangan dari strategi Hubungan Bank dan Kelompok (HBK).

9. Mengembangkan dan menguatkan kerjasama dengan berbagai lembaga internasional baik dalam bidang keuangan, bantuan teknis bagi pembangunan kapasitas, maupun dalam pengembangan jaringan kerjasama dan hubungan dengan pihak-pihak lainnya.

10. Mengembangkan dan menguatkan kerjasama dengan dunia usaha terutama dalam bentuk pengembangan kerjasama bisnis, ‘sharing’ kompetensi, ‘sharing’ jaringan kerjasama, dan ‘sharing ‘ modal.

Bagian III. Penguatan Kerangka Hukum Dan Pengaturan Keuangan Mikro Indonesia

Kerangka Hukum dan pengaturan keuangan mikro sangat dibutuhkan bagi (1) perlindungan kepentingan masyarakat yang menyimpan uang di LKM dan perlindungan atas azas legalitas LKM serta dalam hubungannya dengan lembaga lain; dan (2) penguatan dan pengembangan keuangan mikro.

Kerangka hokum tersebut tidak harus mengarahkan pengembangan LKM dalam jalur pengembangan perbankan, karena memang LKM bukan bank dan bukan koperasi.

Kerangka hokum tersebut juga harus memberikan toleransi dan apresiasi bagi LKM yang kerana kondisinya belum memungkinkan untuk diatur dalam suatu perangka hukum dan perundang-undangan yang ketat.

Menggunakan draft RUU Keuangan Mikro yang telah dirumuskan sebagai bahan diskusi, diharapkan dapat dilakukan peninjauan dan pengkajian ulang menyangkut hal-hal:

(1) pengertian dan difinisi mengenai LKM

(2) Bahwa yang dimaksud dengan LKM tidak dibatasi dengan besar simpanan Rp. 50 s/d Rp. 1 milyard, dan bahwa LKM yang memiliki simpanan lebih besar dari 1 milyard tidak harus menjadi bank, tetapi mendapat pengaturan yang lebih ketat

(3) Bagi LKM”) dan ketentuan yang mengatur kerjasama LKM dengan lembaga keuangan lain (bank dan non-bank).

(4) Bahwa dalam RUU KM perlu dicantumkan ketentuan mengenai perlindungan terhadap nasabah, baik simpanan maupun pinjaman; yang tidak harus berarti penjaminan.

(5) Bahwa RUU KM perlu lebih tegas mencantumkan perlindungan terhadap LKM sehingga tetao dapat menjadi organisasi dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat.

(6) Bahwa harus diperhatikan kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pengambilan tindakan atas ketentuan yang diundangkan.

Bagian IV. Strategis Action Plan

1. Peserta Temu Nasional dan Bazar Pengembangan Keuangan Mikro mengusulkan agar dilakukan langkah-langkah nyata sebagai suatu gerakan bersama untuk mewujudkan strategi pengembangan Keuangan Mikro yang telah dirumuskan

2. Peserta Temu Nasional dan Basar Pengembangan Keuangan Mikro mengusulkan agar Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia (Gema PKM Indonesia), bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Komite Penanggulangan Kemiskinan melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar:

a. Kesepakatan (MOU) Bank Indonesia dan pemerintah yang telah dinyatakan pula dalam Business Plan perbankan nasional untuk menyalurkan dana senilai Rp. 4,6 trilyun kepada usaha mikro dapat benar-benar diwujudkan terutama melalui kerjasama dengan lembaga keuangan mikro

b. Peraturan perundang-undangan yang memberikan legalitas, perlindungan bagi masyarakat, sekaligus sebagai dasar pengembangan LKM dapat segera diwujudkan.

3. Peserta Temu Nasional dan Bazar Pengembangan Keuangan Mikro mengharapkan agar Bank Indonesia bekerjasama dengan Komite Penanggulangan Kemiskinan dan Gema PKM membentuk suatu “LKM Center” untuk memfasilitasi pengembangan LKM khususnya “strategic action plan” yang telah dirumuskan diatas.