Selamat Datang di X3-PRIMA, Melayani Setulus Hati, Memberikan yang terbaik

16.6.09

Pembangunan

BAB I
MENGGAMBARKAN ISI BUKU

Pada buku Ginandjar Kartasasmita yang ditulis dengan judul pembangunan untuk rakyat dalam rangka memadukan pertumbuhan dan pemerataan di Indonesia dalam masa waktu jangka panjang kedua, hal ini merupakan kebijakan dan arah dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia dalam segala aspek kehidupan.
Usaha yang diciptakan melalui beberapa program kebijakan pemerintah diantaranya menyediakan sarana-sarana seperti modal, iklim, pengembangan. Dan upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang sebaik-baiknya melalui proses birokrasi serta menentukan peran birokrasi. Oleh karenanya, birokrasi yang dipakai adalah birokrasi yang mengacu kepada pemerintah (govarnance).
Birokrasi pemerintah dalam rangka membangun partisipasi rakyat dimulai dari tingkat dasar (grassroots) dengan penuh kesadaran birokrasi harus memihak kepada yang lemah (mereka yang membutuhkan). Ini merupakan suatu pilihan politik yang harus dibuat dan dikerjakan sebaik-baiknya secara imperatif dan operatif, sehingga yang kuat diharapkan dapat bisa mengurus dirinya sendiri dan dapat membangun atau membantu bagi kalangan yang lemah.
Dalam buku ini digambarkan pula beberapa upaya pembangunan dalam rangka menciptakan kehidupan yang baik dalam sebuah negara melalui beberapa cara diantaranya usaha pemberdayaan rakyat (empowerment), dalam bidang ekonomi. Sebab pemberdayaan dalam bidang ekonomi merupakan hal yang diperioritaskan agar berhasil, sehingga memerlukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang-bidang yang lain seperti sosial, budaya, hukum, politik, dan lain-lainnya.
Kemudian pemberdayaan masyarakat juga masuk pada tataran komitmen birokrasi. Komitmen tersebut diselenggarakan melalui sebuah prosedur, kebijakan, serta implementasi yang terbuka, transparan, dan akuntabilitas, sehingga pertanggungjawaban birokrasi berarti pertanggungjawaban penyelenggaraan kekuasaan.
Pembangunan yang berorientasi kemasyarakatan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yanng berpihak kepada kepentingan rakyat tidak berarti akan menghambat upaya mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Pertumbuhan hanya akan sinambung dalam jangka panjang jika sumber utamanya berasal dari rakyat sendiri, baik itu berupa produktivitas rakyat maupun dana yang dihimpun melalui tabungan rakyat. Makin kita tumbuh dan berkembang atas daya rakyat sendiri makin kukuh kemandirian kita sebagai bangsa. Kemandirian yang kita bangun adalah dengan rasa percaya diri dan dalam keterbukaan pergaulan dengan bangsa lain, bukan dalam keterisolasian yang menyebabkan kemandekan.
Dalam kecenderungan liberalisasi, regionalisasi, dan globalisasi yang memberi ciri pada interaksi perekonomian kita membutuhkan daya tahan dan adaya saing nasional yang harus kita bangun dari dalam. Ketangguhan perekonomian nasional tidak dapat berkembang hanya dengan membuka perekonomian kita pada persaingan internasional, tetapi kita harus membangunnya dengan dukungan sumber daya manusia kita sendiri dan dengan kemampuan kita didalam negeri, maka persaingan internasional akan melengkapi dan memperkuat kemampuan yang telah kita bangun terlebih dahulu.
Buku ini juga membahas masalah pembangunan yang dimulai dari upaya menterjemahkan GBHN ke dalam strategi dan kebijaksanaan pembangunan, membangun ekonomi rakyat yang ditopang oleh usaha kecil dan menengah yang menampung sebagian besar tenaga kerja serta upaya menngembangkan sumber utama pembangunan yaitu sumber daya manusia dan teknologi memecahkan berbagai permasalahan pembangunan seperti kemiskinan, kesempatan kerja produktif, dan pembangunan regional sampai kepada apa yang ingin kita capai pada masa akan datang sebagai bangsa yang merdeka.
Beberapa pemaparan dalam buku inipun dibicarakan tentang repelita dengan berdasarkan pada arahanan-arahan GBHN yang mengandung saasaran-sasaran dan upaya secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh berbagai aspirasi mengenai pembangunan dimasa yang akan datang.
Repelita mengandung visi mengenai masa depan dan cara mewujudkannya. Beberapa hal pokok pikiran yang tersirat dalam buku pembangunan ini meliputi dua puluh lima topik yang disajikan dalam tujuh bab secara keseluruhan.
Bab pertama menguraikan tentang penjelasan singkat mengenai keseluruhan isi pada masing-masing topik. Diantaranya membicarakan tentang visi misi pembangunan, strategi, sasaran dan target pencapaian tujuan dalam proses pembangunan yang diupayakan seperti dengan cara pemberdayaan masyarakat mulai dari tingkat bawah, menengah, sampai atas.
Bab kedua membahas tentang wawasan pembangunan yang mencakup wawasan kebangsaan dan dimensi akhlak dalam pembanngunan nasional, serta kepemimpinan dalam wawasan kebangsaan. Pokok bahasan ini menggambarkan kaidah-kaidah yang dianut dalam membangun bangsa. Kaidah-kaidah tersebut merupakan dasar-dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang sesuai dengan jiwa dan jati diri bangsa indonesia.
Bab ketiga adalah mengenai arah pembangunan yang terdiri dari tiga topik. Pembahasan dimulai dari berbagai paradigma pembangunan secara umum dilanjutkan dengan tinjauan mengenai perkembangan paradigma dan kinerja pembangunan nasional. Uraian tersebut meliputi kemajuan, kemandiriaan, dan keadilan sebagai paradigma pembangunan. Dalam proses pembangunan menuju bangsa yang maju dan mandiri masyarakat indonesia akan mengalami suatu transpormasi. Proses transpormasi tersebut merupakan proses pembangunan dalam jangka panjang.
Bab keempat menyajikan tentang pembahasan yang meliputi landasan pengembangan ekonomi rakyat, yaitu demokrasi ekonomi, kemudian pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan yang berakarkan kerakyatan dengan tinjauan khusus mengenai administrasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat, kemudian membahas tentang koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, serta pengembangan kemitraan usaha melalui tinjauan khusus mengenai pembangunan kemitrasejajaran pria dan wanita.
Bab kelima berisi tentang pengembangan ekonomi rakyat, yaitu pengembangan SDM pada era industrialisasi dalam bidang teknologi maka perlu strategi berupa ketenagakerjaan yang tepat.
Bab keenam membahas tentang pembangunan daerah yang merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional, serta salah satu dasar penting pengembangan ekonomi rakyat. Pembangunan daerah meliputi beberapa masalah pemerataan dan otonomi daerah. Serta ketimpangan antar kawasan, terutama kawasan barat dan timur yang sudah lama menjadi masalah sampai saat sekarang belum terpecahkan.
Bab ketujuh adalah bab penutup yang mengandung isi tentang perumusan agenda pembangunan dimasa yang akan datang, yang menjadi prioritas yang perlu diperhatikan
Pembangunan pada hakikatnnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat.

BAB II
ISI BUKU (CONTENT)

1.Beberapa wawasan kebangsaaan dan tantangannya dalam pembangunan
Dalam memasuki jaman kehidupan yang semakin global wawasan kebangsaan banyak dibahas kembali. Tentu ada sesuatu dibalik itu semua. Dengan coba mengkaji dari berbagai ungkapan dimasyarakat terutama dari kalangan cendikiawan ada beberapa hal yang memperihatinkan
Pertama, ada kesan seakan-akan wawasan kebangsaan dan semangatnya telah mendangkal atau terjadi erosi terutama dikalangan generasi muda, sering kali disebut bahwa sifat materialistis telah menggantikan idealisme yang merupakan sukmanya kebangsaan
Kedua, ada kehawatiran ancaman disintegrasi kebangsaan dengan melihat gejala yang terjadi diberbagai negara, terutama yang amat mencekam adalah kejadian di Yugoslavia. Srilangka, dan Afrika yang paham kebangsaannya merosot menjadi paham kesukuan atau keagamaan.
Ketiga, ada keprihatinan adanya upaya untuk melarutkan pandangan hidup kedalam pola pikir yang asing untuk bangsa indonesia.
Mengenai khawatiran yang pertama memang bisa diperoleh banyak pandangan, terutama yang paling mendasar adalah gejala yang cukup dikhawatirkan berupa cerminan perkemangan gaya hidup. Misalnya cara berpakaian, lagu-lagu, makanan, bahasa, bahkan sikap sehari-hari seperti gaya internasional, terutama dikota.
Peningkatan taraf hidup, globalisasi dan arus informasi menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan diatas. Apakah makin terintegrasinya indonesia kepada pola kehidupan dan ekonomi dunia merupakan ancaman yang mendasar terhadap kebangsaan? Hal ini sulit untuk dapat dibuktikan. Ujiannya nanti adalah seberapa jauh angsa indonesia terutama generasi muda merasa terpanggil dan bereaksi ketika bangsa dan negaranya berada dalam anacaman.
Kehawatiran kedua adalah mengenai adanya gejala mempertentangkan perbagai perbedaan yang ada pada bangsa indonesia. Bangsa Indonesia diketahui seagai angsa yang majemuk sangat bhineka, sejarah telah menunjukkan betapa kemajemukan itu dapat mendorong dipergensi dengan susah payah sehingga bangsa indonesia menjadi bangsa yang tetap utuh.
Kehawatiran yang ketiga tidak terlepas dari dua hal diatas, kesadaran masyarakat yang meningkat sebagai hasil pembangunan menyebabkan tumbuhnya sifat kritis, dengan sendirinya terjadi interaksi yang makin leluasa dengan pandangan-pandangan dari luar. Akibatnya timbul berbagai jargon politik, yakni demokratisasi arus bawah dan sebagainya.
Ada pandangan bahwa paham kebangsaan Indonesia dicerminkan dalam Sila Persatuan Indonesia. Meskipun persatuan merupakan unsur paling pokok dalam setiap paham kebangsaan, tetapi bukan merupakan unsur satu-satunya. Paham kebangsaan bangsa Indonesia mengemban misi yaitu seperti yang diamanatkan dalam UUD 45 yang menyatakan “Maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan itu dalam ….”, dalam paham itu tersirat keinginan membangun masa kini dan masa depan.
Paham kebangsaan Indonesia tidak menempatkan bangsa indonesia diatas bangsa lain, tetapi menghargai harkat dan martaat kemanusiaan serta hak dan kewajiban hak asasi manusia. Oleh karena itu, paham kebangsaan Indonesia mempunyai unsur kemanuasiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu pula paham kebangsaaan Indonesia mengakui adanya nilai-nilai universal kemanusiaan. Sebagai bangsa yang majemuk, tetapi satu dan utuh paham indonesia jelas bersendikan persatuan dan kesatuan bangsa. Pandangan ini kemudian dituangkan dan dimantapkan dalam konsep Wawasan Nusantara. Paham kebangsaan ini berakar pada asas kedaulatan yang berada ditangan rakyat. Oleh karena itu, paham kebangsaan indonesia adalah paham demokrasi, dan bertentangan dengan paham totaliter. Paham kebangsaan ini memiliki cita-cita keadilan sosial ersumber pada rasa keadilan dan menghendaki kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Dengan pandangan itu, wawasan kebangsaan tidak lagi hanya dilihat seagai wujud yang reaktif terhadap sesuatu keadaan atau ancaman, atau kekhawatiran terhadap “ini” atau terhadap “itu”. Wawasan kebangsaan Indonesia sebaiknya merupakan pandangan proaktif, untuk membangun bangsa menuju perwujudan cita-citanya.
Dengan demikian pembangunan sebagai pengamalan wawasan kebangsaan, tidak lain adalah pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, yang merupakan konsepsi pembangun­an yang paling mendasar. Untuk memahami apa yang dimak­sud dengan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, kita tidak perlu jauh-jauh mencari, tetapi mempelajari saja GBHN, karena petunjuk-petunjuknya telah jelas. GBHN 1993 memberi­kan tuntunan, bahwa berdasarkan pokok pikiran pembangun­an sebagai pengamalan Pancasila, maka pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia se­utuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya.
Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan eko­nomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjel­inaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa, di dalam kebulatannya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi tidak dapat dilihat terlepas dari keberhasilan pembangunan di bidang politik. Mekanisme dan kelembagaan politik berdasarkan UUD 1945 telah berjalan. Pelaksanaan pemilu secara teratur selama Orde Baru juga sudah menunjukkan kemajuan perkembangan demokrasi.
Pembangunan di berbagai bidang selama ini memberikan kepercayaan kepada . bangsa Indonesia bahwa upaya pemba­ngunan yang telah ditempuh, seperti yang diamanatkan oleh I'ancasila dan UUD 1945, menunjukkan keberhasilan. Ini yang ingin dilanjutkan dan akan ditingkatkan dalam era baru pem­hangunan, yaitu era Kebangkitan Nasional Kedua.


2.Dimensi Akhlak dalam Pembangunan Nasional
Akhlak adalah nilai-nilai dasar yang membimbing sese­orang dalam berperilaku. Seorang dikatakan berakhlak atau bermoral, apabila perilakunya mengikuti kaidah-­kaidah kehidupan yang dikehendaki atau dibenarkan oleh aga­ma, masyarakat,dan hati nuraninya. Kaidah-kaidah kehidupan itu berisi tuntunan atau petunjuk mengenai baik dan buruk. Karena perjalanan kehidupan pada dasarnya adalah rangkaian pilihan yang sambung-menyambung, tidak henti-hentinya, maka akhlak menunjukkan pilihan-pilihan yang baik dalam ber­perilaku dan menempuh kehidupan.
Moral atau akhlak, tidak dapat diukur semata-mata oleh diri sendiri, tetapi oleh lingkungan dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pada dasarnya, akhlak berkenaan dengan perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila seseorang hidup sendiri, tanpa orang lain, maka masalah akhlak menjadi kurang menjadi persoalan, karena perbuatan yang dilakukan hanya menyangkut dirinya sendiri. Karena itu akhlak berkena­an tidak hanya dengan nilai-nilai individual, tetapi terkait de­ngan nilai-nilai sosial dan bersifat trarsendental.
Oleh karena itu, seseorang dikatakan berakhlak apabila perilakunya baik, yakni tidak bertentangan dengan norma-nor­ma yang dipandang baik oleh masyarakat. Norma-norma ma­syarakat itu sendiri dibentuk oleh keyakinan yang dianut oleh masyarakat tempat seseorang menjadi anggotanya. Bagi masya­rakat beragama, ajaran-ajaran agama adalah nilai-nilai yang paling hakiki yang membentuk norma-norma masyarakat itu. Bagi umat beragama akhlak adalah cerminan dari pengejawan­tahan keimanan.
Seseorang yang berperilaku amat baik, artinya tidak per­nah melanggar kaidah-kaidah yang menjadi pegangan terha­dap hal-hal baik, dikatakan berakhlak mulia, yang dalam a­gama Islam dikenal dengan akhlaqul karimah. Akhlak berbeda dengan watak, karena watak adalah sifat atau kecenderungan pembawaan seseorang. Oleh karena itu, tidak ada akhlak yang buruk, tetapi ada watak yang buruk. Orang yang perilakunya terus-menerus buruk, disebut orang yang wataknya buruk, ti­dak berakhlak atau tidak bermoral, atau a moral.
3.Akhlak dalam Pembangunan
Dalam kaitan akhlak dengan pembangunan nasional, per­tanyaan yang segera muncul adalah, pembangunan yang bagai­mana yang berakhlak? Pembangunan pada umumnya diarah­kan untuk memperbaiki keadaan, sehingga dapat dikatakan se­bagai perbuatan kebaikan. Namun, sejarah menunjukkan tidak senantiasa demikian kenyataannya.
Pembangunan dapat merupakan perbuatan yang tidak baik, apabila hal-hal berikut yang terjadi.
Pertama, jika ditujukan untuk kepentingan pembangunan suatu kelompok dengan mengorbankan yang lain. Contohnya, adalah pembangunan kembali Jerman dari reruntuhan perang dunia pertama, dengan menempatkan kelompok etnisnya di atas yang lain.
Kedua, apabila pembangunan hanya menguntungkan se­bagian orang, tetapi tidak bermanfaat bagi banyak yang lain. C'ontohnya, banyak pembangunan di negara berkembang yang mengakibatkan kemajuan hanya bagi kelompok atau lapisan tertentu yang sedikit jumlahnya, sedangkan yang lainnya tidak berkesempatan untuk turut serta atau menikmatinya. Pembangunan yang demikian acapkali menghasilkan atau mengaba­dikan kemiskinan bagi lapisan rakyat yang terbanyak.
Ketiga, apabila pembangunan dijalankan dengan meng­unakan cara yang tidak benar, tidak baik, atau tidak halal. Pembangunan yang menghalalkan segala cara bukan pembangunan yang benar dari tinjauan akhlak.
Keempat, pembangunan yang hanya mengejar kebutuhan lahiriah dan mengabaikan sisi rohaniah manusia, sebagai makhluk yang utuh. Pembangunan yang demikian menghasilkan manusia yang materialistis, yang segala perbuatannya hanyalah untuk kepuasan di dunia ini saja.
Kelima, pembangunan yang merusak alam dan lingkung­an. Manusia sebagai khalifah di muka bumi, memikul tanggungjawab untuk memelihara lingkungan hidupnya, baik ling­kungan sosial maupun alam. Merusak alam sekarang berarti menyengsarakan generasi mendatang.
Keenam, pembangunan yang dijalankan dengan tidak mcmperhatikan nilai kemanusiaan pada umumnya. Misalnya, pembangunan melalui penjajahan dan penindasan. Akhlak atau moral selalu sejalan dengan fitrah kemanusiaan. Karena itu, pembangunan yang bermoral adalah pembangunan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang fitrah.

4.Pembangunan menurut Paham Bangsa Indonesia
Pokok yang paling mendasar dalam falsafah pembangun­ bangsa Indonesia ialah bahwa pembangunan adalah pengamalan Pancasila. Karena itu GBHN menyatakan bahwa keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka pembangunan dalam pengertian bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan pancasila sebaai dasar, tujuan, pedoman Pembangunan nasional.
Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan.
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional menurut pokok-pokok pikiran di atas, ada sembilan asas pembangunan yang diamanatkan harus diterapkan dan dipegang teguh seperti yang diamanatkan GBHN 1993. Asas-asas asas-asas tersebut mencerminkan kaidah-kaidah yang paling pokok yang membentuk moral pembangunan bangsa Indonesia. Asas-asas tersebut adalah (1) asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) asas manfaat (3) asas demokrasi Pancasila; (4) asas adil dan merata (5) asas keseimbangan; (6)asas hukum; (7) asas kemandiri­an; (8) asas kejuangan; dan (9) asas ilmu pengetahuan dan teknologi.
Di urutan paling atas ditempatkan asas keimanan dan ke­taqwaan. Dengan asas ini bangsa Indonesia menyatakan bahwa seala usaha dan kegiatan pembangunan nasional harus dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etis dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut menunjukkan watak pembangunan yang dikehendaki dalam melaksanakan pembangunan nasional.

5.Pembangunan menuju Bangsa yang Maju dan Mandiri
Upaya untuk membangun bangsa agar menjadi maju dan mandiri seperti diamanatkan GBHN 1993 tidaklah mudah. Upaya tersebut tidak saja membutuhkan tekad, tetapi yang lebih penting adalah kerja keras untuk menupayakan akselerasi pembangunan dan pada saat yang bersamaan memeratakan hasil-hasilnya. Topik ini mengulas upaya menuju bangsa yang maju dan mandiri, dimulai dari tinjauan atas paradigma pembangunan, kinerja pembangunan nasional dan ditutup dengan pembahasan tentang kemajuan, kemandirian dan keadilan sebagai paradigma pembangunan.

6.Tinjauan berbagai Paradigma Pembangunan
Setelah Perang Dunia Kedua, upaya mengatasi keterbela­kangan ketiga ditempuh dengan mengejar pertumbuhan ekonomi karena diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika paradigma pembangunan kala itu didomi­nasi oleh pemikiran pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mengejar ketertinggalan.
Dalam paradigma ini diyakini bahwa pertumbuhan meru­pakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan akan dapat pula dinikmati masyarakat sampai di lapisan yang paling bawah, baik dengan sendirinya atau me­lalui campur tangan pemerintah. Beberapa kalangan berpenda­pat bahwa ketimpangan pembangunan, apabila hal itu terjadi, adalah merupakan situasi yang tidak terelakkan dan justru ke­adaan itu yang akan terus memacu pertumbuhan itu sendiri. Namun, hipotesis "trickle-down effect" yang melekat pada "growth paradigm" itu, dan diharapkan otomatis menyertai per­tumbuhan, ternyata tidak terwujud. Bahkan yang terjadi di banyak negara yang sedang membangun adalah sebaliknya, ke­senjangan justru semakin melebar.
Melihat berbagai kegagalan itu, maka timbullah pemikir­an bahwa pertumbuhan haruslah secara beriringan dan teren­cana mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan dengan lebih merata. Ha­nya dengan demikian maka mereka yang miskin, tertinggal, dan tidak produktif (yang di sebagian terbesar negara berkem­bang merupakan mayoritas penduduk) akan menjadi produk­tif, yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan itu sendiri. Strategi demikian, antara lain dikenal dengan "redistribution with growth".
Disadari pula bahwa masalah pembangunan tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh negara berkembang mengingat sumber dayanya yang terbatas. Untuk itu perlu ada komitmen bantuan dari negara-negara maju.
Meninggalkan dasawarsa tujuh puluhan, paradigma pem­bangunan dunia kembali mendapat nuansa baru. Permasalahan pembangunan makin disadari bukanlah semata-mata persoalatl ekonomi. Permasalahan hak asasi manusia makin menjadi perhatian masyarakat dunia. Demikian pula dengan demokrasi, yang makin disadari erat kaitannya dengan keberhasilan pem­bangunan. Makin disadari pula bahwa fokus pembangunan ha­ruslah bertumpu kepada manusia. Pilihan masyarakat (people's choice) terhadap arah, tujuan, dan jalan yang ditempuh dalam pembangunan haruslah meningkatkan secara sepenuhnya keberdayaan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan . Keterbatasan sumber daya alam merupakan faktor yang harus dipertimbangkan pula dalam pembangunan dunia secara keseluruhan. Permasalahan lingkungan hidup, yang sebelum­nya tidak termasuk agenda pembangunan di kebanyakan negara berkembang, dewasa ini sudah merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi seperti disepakati dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro (1992).
Makin disadari pula bahwa upaya memecahkan berbagai permasalahan pembangunan yang mendasar yang menyangkutmasalah pemerataan dan keadilan haruslah melibatkan kerja sama antarnegara secara erat. Hal ini telah disepakati oleh para pemimpin dunia dalam KTT Dunia Pembangunan Sosial di kopenhagen bulan Maret 1995. Dalam konteks pembangunan dunia secara keseluruhan, Indonesiapun mengikuti dengan seksama pandangan yang mengatakan ahwa pendekatan pembangunan sosial ekonomi tidaklah harus merupakan suatu “zerosum game”. Oleh karena itu, tantangannya kemudian adalah bagaimana mengupayakan mencari “possitive-sum game”.
Sementara itu, di Indonesia dalam kurun waktu 1959­-1965, sebagai koreksi atas sistem demokrasi dan ekonomi lieral di waktu sebelumnya, paradigma yang diterapkan pada masa itu ditandai dengan "demokrasi terpimpin", dan "ekonomi terpimpin”, yang bagi banyak orang tidak lain adalah suatu varian dari paradima politik ekonomi Marxis. Dalam kurun ini pembangunan nasional dapat dikatakan mengalami ke­gagalan.
Kegagalan pembangunan nasional pada periode itu, tidak saja disebabkan penyimpangan terhadap ideologi dan kons­titusi, Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga pada bentuk inter­vensi dengan sistem komando yang mengabaikan kaidah-kai­dah ekonomi dan administrasi yang rasional, realistis, dan efi­sien. Kegagalan pembangunan pada masa itu bersamaan de­ngan lahirnya Orde Baru, telah mengundang "paradigma baru" sebagai dasar pendekatan pembangunan nasional yang bertitik berat pada upaya menerapkan mekanisme pasar pada pereko­nomian. Pada masa PJP I itu, strategi pembangunan bertumpu pada suatu trilogi yang terdiri atas stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.
Dengan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yang urutan prioritasnya disesuaikan dengan perkembangan keada­an, pembangunan dalam PJP I telah memberikan hasil yang nyata dan cukup berarti dalam peningkatan kesejahteraan rak­yat. Kinerja pembangunan Indonesia dalam masa PJP I, telah diakui dan dikagumi dunia. Pembangunan di bidang ekonomi yang merupakan titik berat selama PJP I telah mengubah struk­tur ekonomi menjadi lebih kuat, dengan sektor industri manu­faktur mulai tampil sebagai pemeran utama.
Peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah meningkat clan mengambil alih peran pemerintah yang domi­nan pada tahap-tahap awal PJP I, seperti tercermin dalam besarnya tabungan dan investasi masyarakat dibandingkan dengan tabungan clan investasi pemerintah. Kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia Indonesia juga telah meningkat, yang tercermin dalam taraf pendidikan dan derajat kesehatan yang lebih tinggi.

7.Berbagai Tantangan Pembangunan dalam P J P I I
Walaupun keberhasilan dalam PJP I cukup mengesankan, dan dapat menjadi landasan yang cukup kuat untuk melanjut­kan pembangunan pada tahapan berikutnya, tetapi disadari pula betapa banyaknya masalah yang belum terselesaikan. Bahkan, keberhasilan pembangunan telah melahirkan banyak masalah baru. Di antara banyak persoalan yang dihadapi pada
saat memasuki PJP II adalah masalah kesenjangan atau ketimpangan. Masalah ketimpangan antardaerah, antarsektor, antar­ usaha dan antargolongan pendapatan dalam masyarakat masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sejak awal pembangunan, kesenjangan itu ada, tetapi terasa makin lebar karena ketidakseimbangan dalam kesempatan untuk memanfaatkan peluang
terbuka dalam proses pembangunan. Kepincangan dalam kesempatan berpartisipasi ini telah menumbuhkan rasa ketidakadilan.
Lebih jauh dari itu, mulai ada orang mempertanyakan apakah arah pembangunan nasional sekarang ini masih sejalan kehendak para pendiri Republik, Ketika negara ini di­ proklamasikan. Mulai banyak orang mencemaskan bahwa asas­ perekonomian seperti yang dikehendaki oleh UUD 1945 kurang tercermin dalam keadaan ekonomi sekarang ini, dan
terjadi jarak yang makin jauh jika tidak segera diambil langkah-langkah nyata untuk memperbaikinya. Bahkan jika keadaan tersebut terus berlanjut, ada kekhawatiran bahwa di masa depan akan makin sulit untuk mengarahkannya kembali kepada demokrasi ekonomi, yakni yang berdasarkan asas kekeluargaan, yang kemakrnuran masyarakat diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.
Memang ada alternatif lain, yaitu melepaskan prinsip­ ini, dan mengembangkan dasar baru, yang berarti mengubah arah yang ditetapkan oleh UUD 1945. Mungkin saja sudah ada yang berpikir demikian karena beranggapan bahwa jarak sudah terlalu jauh dari amanat konstitusi itu dan tidak mungkin untuk menuju kembali ke sana. Sesungguhnya amanat UUD 1945, khususnya pasal 33, dapat diwujud­kan meskipun secara bertahap, asal bangsa Indonesia mempu­nyai tekad yang sungguh-sungguh ke arah itu. Keadaan seka­rang sebenarnya hanya sebagai transisi dalam proses menuju arah yang dicita-citakan. Dengan demikian, jurang yang me­misahkan keadaan tersebut dengan cita-cita besar itu bukanlah mustahil untuk diseberangi. Namun, jelas bahwa perjalanan itu harus ditempuh dengan langkah-langkah yang nyata, karena tidak ada jalan atau eskalator yang secara otomatis akan mem­bawa bangsa Indonesia ke sana, tanpa berbuat apa-apa. Upaya tersebut memang akan berat, sejak dari merumuskan konsep­konsepnya sampai pada pelaksanaannya.

Permasalahan lain adalah jumlah dan tingkat pertumbuh­an penduduk masih cukup tinggi. Erat kaitannya dengan per­tumbuhan penduduk adalah masalah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja masih relatif tinggi dibandingkan dengan ke­sempatan kerja. Dalam jumlah angkatan kerja yang cukup ba­nyak ini, sebagian besar (70,0 persen) berpendidikan SD dan bekerja pada sektor pertanian (47,3 persen). Akibatnya produk­tivitas tenaga kerja yang dihasilkan juga rendah yaitu sebesar US$1.400 per kapita dalam tahun 1990, dan lebih rendah diban­dingkan dengan negara Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan yang masing-masing adalah sebesar US$2.600, US$5.400, dan US$12.200, yang pada akhirnya menyebabkan daya saing juga rendah karena kemampuan untuk memanfaatkan, menguasai, dan mengembangkan teknologi sangat terbatas. Di samping itu, persebaran penduduk tidak merata, yang juga diikuti oleh pro­ses urbanisasi yang cepat.
Ketersediaan prasarana juga masih kurang mendukung. Banyak daerah di luar Pulau Jawa yang belum memiliki prasa­rana yang lengkap yang pada akhirnya akan mempengaruhi in­vestor untuk menanamkan modalnya. Hambatan-hambatan lain yang tidak mudah untuk diatasi adalah hambatan kelem­bagaan yang mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian, yang meliputi antara lain kelemahan-kelemahan pada (a) aparatur negara dalam tingkat pusat sampai tingkat desa, (b) perangkat hukum dan (c) prosedur dan perizinan. Dalam kegiatan, belum berperannya secara optimal pelaku ekono­mi sesuai amanat pasal 33 UUD 1945, yang menyangkut baik Koperasi, negara (BUMN/BUMD), maupun perorangan (swasta). Permasalahan-permasalahan tersebut ditambah lagi oleh sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dan yang di beberapa tempat hampir mencapai tingkat kritis. Sumber-sumber tersebut antara lain meliputi tanah, air, dan energi. Sikap mental dan budaya aparatur pemerintah serta masyarakat juga kurang mendukung pembangunan. Tidak kalah pentingnya adalah pengaruh luar dan perkembangan internasional yang tidak selalu mendukung (conducive), antara lain (a) gejala regionalisasi dan proteksi di dalam suasana glo­balisasi yang seharusnya membuka pasar dunia, (b) persaingan yang makin ketat untuk barang-barang ekspor, dan (c) per­saingan yang makin ketat untuk memperoleh sumber pembia­yaan luar negeri, baik bantuan luar negeri yang bersifat lunak maupun dana investasi swasta.
Upaya untuk mengatasi masalah-masalah seperti tersebut diatas, selain merupakan amanat konstitusional, juga amanat penting artinya bagi usaha memelihara stabilitas dan pertum­buhan ekonomi itu sendiri.
Lebih jauh lagi, yang juga harus diperhatikan dan perlu penanganan secara khusus adalah masalah kemiskinan. Upaya-upaya pengentasan penduduk dari kemiskinan merupakan pelaksana­an amanat UUD 1945, baik dalam pembukaannya maupun dalam pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengentasan penduduk dari kemiskinan harus mendapatkan prioritas dan dilakukan secara efektif melalui program-program yang makin terarah pada kawasan-kawasan dan kelompok-kelompok kemiskinan.
Selain itu, bangsa Indonesia juga akan menghadapi tan­tangan dari dunia yang makin menyatu dan kehidupan bangsa yang makin terbuka. Gagasan-gagasan, nilai-nilai, pola hidup, pola pikir, serta gaya hidup termasuk sikap dan moral dari luar akan mempengaruhi perilaku bangsa Indonesia. Berbagai nilai itu, ada yang baik yang memang diperlukan dalam proses pembangunan dan proses modernisasi bangsa Indonesia. Namun, sungguh banyak di antaranya yang tidak sesuai dengan pandangan bangsa mengenai jatidiri dengan kepriba­dian dan kemandirian bangsa Indonesia. Bahkan ada di antara­nya yang membahayakan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang diletakkan oleh para pendiri Republik ini setengah abad yang lalu. Jelasnya di antara nilai-nilai positif ada aspek negatif dari pengarah asing pada kehidupan bangsa Indonesia. Jadi, merupakan tantangan yang tidak ringan untuk mencipta­kan kemampuan bangsa Indonesia untuk menyaring berbagai unsur asing itu, menyerap yang baik dan menepis yang tidak baik. Karena tidak mungkin untuk menutup pintu dan jendela supaya angin luar tidak masuk, yang dapat dilakukan adalah memperkuat ketahanan bangsa Indonesia, agar tidak tergoyah­kan oleh betapapun kuatnya tekanan pengaruh dari luar. Ini terutama merupakan tantangan bagi para intelektual bangsa Indonesia, terutama bagi yang muda. Biasanya pemuda sangat kagum pada gemerlapnya teori dan pikiran-pikiran orang asing dan sebagai intelektual tidak jarang ada kecenderungan mere­mehkan pikiran yang berasal dari bangsa sendiri. Ini merupakan tantangan dalam segala aspek kehidupan, ekonomi, sosial, dan politik, terutama kalau kita tidak ingin pembangun­an ini keluar dari cita-cita perjuangan.
Dengan demikian, bagi bangsa Indonesia, kemampuan melaju di atas gelombang globalisasi, merupakan tantangan yang harus dapat diatasi. Semuanya menuntut tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar mempertahankan daya saing ekspor Indonesia. Karena dunia sudah makin menyatu, arus informasi, orang, barang dan jasa, makin bebas, maka batas persaingan luar dan dalam negeri sudah makin kabur, bahkan pada saatnya sudah tidak akan ada lagi. Berarti persaingan yang akan terjadi bukan hanya adu kekuatan antarnegara, tetapi sudah antarsatuan-satuan ekonomi bahkan tanpa identitas negara. Sebenarnya, kalau semua pesaing itu memiliki kekuatan yang kurang lebih seimbang, atau masing-masing punya keunggulan yang dapat memperkuat daya saing, perkernbangan tersebut dapat menguntungkan. Oleh karena sistem dan tatanan sosial ekonomi bangsa Indonesia harus diperbaiki.
Demikian pula sistem dan tatanan sosial politik harus terus disempurnakan. Tantangannya adalah bagaimana mengupayakan pembaharuan, di atas landasan dan dengan cara yang setepat-tepatnya sehingga tidak menghilangkan dan membuat mundur apa yang telah dibangun selama ini, melalui proses yang panjang dan tidak mudah serta penuh pengorban­an. Segala sesuatu harus dijalankan dalam kerangka sistem yang telah dibangun meskipun untuk memperbaiki sistem itu sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan majemuk sehingga selalu mempunyai kecenderungan untuk mengalami divergensi. Di masa depan, bangsa Indonesia harus selalu berusaha untuk tidak memberi peluang kepada unsur atau benih yang dapat membuat perpecahan. Upaya pembaharuan harus dijalankan secara konstitusional dalam batasan hukum karena konstitusi dan hukum tidak hanya menjadi penjamin hak dan kewajiban, tetapi juga kehidupan yang tertib yang amat di­perlukan untuk bisa membangun dalam suasana yang tenang, tentram, dan menggairahkan.
Karena itu pula, dalam PJP II, hukum seperti juga ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi bidang pembangunan sendiri. Bangsa Indonesia menyadari betapa hakikinya pe­ran dan fungsi hukum dalam segenap aspek kehidupan. Na­mun, perlu juga disadari bahwa pembangunan hukum agak tertinggal,. dibandingkan dengan pembangunan ekonomi dan perkembangan keadaan, sehingga hukum belum dapat ber­fungsi sebagai rambu-rambu atau penerang jalan yang efektif bagi pembangunan dan kehidupan bangsa. Berkaitan dengan itu, disiplin nasional tidak berkembang sejalan dengan dinami­ka kemajuan sehingga dirasakan bahwa gerak pembangunan belum optimal. Membangun, menegakkan, dan membudaya­kan hukum serta disiplin nasional merupakan tantangan pula dalam PJP II untuk menjamin proses pembangunan yang optimal.
Secara keseluruhan, seperti yang telah diamanatkan oleh GBHN, tantangan besar yang dihadapi adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan peran serta rakyat dalam pem­bangunan. Dalam rangka itu, faktor kepemimpinan sangat pen­ting. Kepemimpinan tersebut mulai dari tingkat nasional sam­pai di tingkat perdesaan, balk di lingkungan pemerintah mau­pun masyarakat, yaitu organisasi-organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lain­nya serta dunia usaha. Hasil dan kualitas segala pekerjaan da­lam bidang ekonomi, sosial, politik dan hankam, ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di segala jenjangnya. Seperti telah dibahas dalam topik sebelum ini, maka menjadi tantangan pula adalah membangun kepemimpinan yang tepat dan efektif, yang mampu menampung, memotivasi, meneladani, dan mem­bimbing masyarakat menuju kemajuan, memenangkan persa­ingan, mengatasi masalah-masalah, dan memanfaatkan pe­luang-peluang.
Untuk menghadapi dan menjawab berbagai tantangan itu bangsa Indonesia punya modal, yaitu yang sifatnya tetap sebagai karunia Tuhan maupun apa yang telah berhasil dibangun selama ini. Karunia Tuhan antara lain adalah kekayaan alam yang besar dan beragam. Potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan adalah hasil dari berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik termasuk stabilitas nasional. Potensi besar lainnya adalah sumber daya manusia yang dimiliki makin berkualitas. Selain itu, juga ada peluang dari perkembangan di luar negeri, yaitu meredanya ketegangan politik dunia, perdagangan yang makin bebas dan pasar yang makin terbuka, perkembangan teknologi, perkembangan kawasan sekitar Indonesia yang dinamis, dan sebagai­nya yang harus dapat dimanfaatkan.
Memanfaatkan secara tepat modal yang dimiliki dan yang telah dibangun selama ini dan potensi yang dapat dikembang­ sebagai peluang juga merupakan tantangan tersendiri.
Untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan tersebut dirasakan perlunya untuk mengembangkan paradigma baru. Apabila paradigma berarti kesepakatan antara para pemi­kir dan praktisi mengenai teori dan nilai-nilai yang mewarnainya, serta apabila paradigma pembangunan suatu bangsa merupakan konsensus dalam penyelenggaraan negara dan Pembangunan, maka paradigma pembangunan nasional bangsa Indonesia tidak lain daripada wawasan dan kehendak rakyat mengenai pembangunan, yang tidak lain adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur di atas landasan cita-cita dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh UUD 1945. Dengan demi­kian, paradigma pembangunan nasional akan memiliki landas­an konstitusional yang kuat dan memiliki kekuatan yang meng­ikat.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, landasan kons­titusional 1945 tersebut diterjemahkan ke dalam landasan operasional GBHN. GBHN 1993 mengamanatkan bahwa dalam PJP II bangsa Indonesia memasuki proses tinggal landas menuju tcrwujudnya masyara­kat yang maju, adil, makmur, dan mandiri, berdasarkan Pan­casila.
8.Kemajuan, Kemandirian, dan Keadilan sebagai Paradigma Pembangunan
Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menen­tukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pemba­ngunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian.
Kemandirian senantiasa merupakan aspek penting dalam falsafah pembangunan. Manifestasinya dalam kebijaksanaan politik dan ekonomi memang beragam dalam berbagai variasi. Sebelum masa Orde Baru, cita-cita kemandirian itu diterjemah­kan dalam politik berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, yang lebih mencerminkan sikap defensif menghadapi dunia luar daripada suatu konsep yang proaktif. Politik berdikari itu, seperti banyak konsep kemandirian di negara-negara berkem­bang lain, mengarah kepada isolasionisme yang berkaitan erat dengan sikap claustrophobia.
Dalam perjalanan pembangunan selama PJP 1, upaya ke­mandirian ini ditempuh dengan membangun kemampuan da­lam negeri dalam berbagai bidang pembangunan. Di bidang ekonomi upaya mendorong perkembangan produksi dalam negeri dilakukan dengan berbagai cara. Pertama-tama adalah dengan mendahulukan penggunaan hasil-hasil produksi dalam negeri oleh instansi-instansi pemerintah. Karena sampai per­tengahan PJP I peran pemerintah masih besar di dalam kegiat­an pembangunan seperti tercermin dalam besarnya penge­luaran pemerintah sebagai bagian dari permintaan dalam nege­ri, maka strategi tersebut cukup efektif dalam mengembangkan kemampuan usaha nasional untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa, dan dengan demikian membangun pula lapisan usaha nasional. Jalan proteksi juga ditempuh, untuk memanfaatkan pasar dalam negeri yang cukup besar dan sedang tumbuh sehingga dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan Industri nasional. Bukan hanya barang-barang hasil industri Manufaktur, melainkan juga pelbagai hasil pertanian dan jasa berkembang sejak waktu itu.
Jalur lainnya adalah mengampanyekan kepada masyara­kat penggunaan produk dalam negeri sebagai ungkapan rasa cinta kepada bangsa dan negara, sebagai manifestasi idealisme dan patriotisme dalam masa damai dan era pembangunan. Pada waktu itu digunakan semboyan "cinta bangsa cinta karya­nya". Sebenarnya cara ini adalah yang paling tepat, untuk membangun ekonomi nasional didasarkan pada kemampuan produksi bangsa. Semangat masyarakat seperti ini, yaitu memilih dengan kesadaran, akan lebih langgeng dan efektif dibandingkan dengan pembatasan pilihan kepada konsumen.
Potensi nasional yang berkembang pada masa itulah yang menjadi modal bangsa Indonesia dan yang kemudian berkem­bang pada saat kesempatan makin terbuka, pada tahap pembangunan berikutnya, yaitu tahap deregulasi. Dengan deregulasi secara bertahap proteksi yang diberikan oleh pemerintah secara berangsur-angsur dikurangi. Hasilnya telah terlihat pada masa yang terjadi sekarang.
Dalam keadaan demikian, bangsa Indonesia meninggal­kan PJP 1 dan memasuki PJP II. Perkembangan dunia yang cepat menuju ke arah kehidupan global telah membangkitkan perhatian yang lebih besar kepada masalah kemandirian yaitu akan yaitu akan perlunya ketegasan bahwa kemajuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat haruslah bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Satu sama lain saling berkaitan dan tidak saling mengecualikan (not mutually exclusive). Bangsa yang ingin dibangun bukan hanya yang maju, tetapi juga mandiri; tidak hanya berdikari, tetapi juga harus maju. Konsep kemandirian ini bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Dengan demikian, masalah kemandirian tidak didasarkan pada paradigma ketergantungan yang banyak dibicarakan terutama di negara-negara berkembang di Amerika Latin pada tahun '50 dan '60-an.
Kemandirian dengan demikian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan (interdependency) yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu negara, maupun masyarakat bangsa-bangsa. Jus­tru persoalan kemandirian itu timbul oleh karena adanya kon­disi saling ketergantungan. Kemandirian dengan demikian ada­lah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Ke­mandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senan­tiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.
Untuk dapat mandiri, suatu bangsa harus maju. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat pen­didikan penduduknya, makin tinggi tingkat kesehatannya dan makin tinggi tingkat pendapatan penduduk, serta makin me­rata pendistribusiannya. Selain itu, peran sektor industri manu­fakaur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan juga makin meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam pen­ciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan te­naga kerja; berkembangnya keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan jangka panjang. Sementara itu, suatu bangsa dikatakan semakin mandiri apabila bangsa tersebut semakin mampu mewujudkan kehidupannya yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Namun, meskipun kemajuan dan kemandirian rnencerminkan perkembangan ekonomi suatu bangsa, ia tidak semata-mata konsep ekonomi. Kemajuan dan kemandiri­an kita tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam keseluruhan aspek kehidupan dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau suatu bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya, serta sema­ngatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena me­nyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah ma­salah budaya.
Karena itu, ukuran kemajuan dan kemandirian suatu bangsa idak dapat hanya berupa pendapatan per kapita, atau besar kecilnya utang, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut manusianya. Sejalan dengan itu, GBHN 1993 menetapkan sa­saran umum PJP II adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri, serta sejahtera
lahir bathin. Dan memang dalam falsafah pembangunan bangsa Indonesia yaitu pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, manusialah yang merupakan titik sentral dari segala upaya pembangunan. Manusia adalah subjek pembangunan, yaitu se­bagai mahluk Tuhan yang paling mulia di muka bumi ini, yang akan dibangun harkat dan martabatnya. Manusia juga
juga adalah sumber daya pembangunan yang paling utama di anta­ra sumber-sumber daya lain yang akan dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.
Hal itu berarti pula bahwa pembangunan haruslah dilak­sanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pandangan pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Demokrasi berarti partisipasi yang aktif dan adil bagi rakyat baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Oleh karena itulah, masalah keadilan me­rupakan ciri yang menonjol pula dalam PJP II. Jika dibulatkan, maka akan diperoleh beberapa pokok paradigma pembangun­an nasional untuk menjawab tantangan-tantangan besar dalam PJP II seperti yang telah diuraikan di atas, yakni kemajuan, ke­mandirian, dan keadilan.

BAB III
ANALISA MATERI BUKU
TENTANG BEBERAPA MASALAH PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Setelah berbicara mengenai visi jangka panjang pemba­ngunan nasional bangsa Indonesia, ada dua masalah pen­ting pembangunan ekonomi Indonesia jangka menengah yang harus mendapat perhatian dalam memasuki abad ke-21, yaitu hingga tahun 2020 mendatang. Pertama, pengendalian keseimbangan ekonomi agar selalu terpelihara dalam kondisi pertumbuhan yang dinamis. Kedua, penyelesaian tiga tahun terakhir tentang repelita VI dengan berhasil dan sekaligus persiapan me­masuki Repelita VII.
Topik kali ini membahas kedua masalah pembangunan nasional menjelang abad ke-21 tersebut dan akan didahului perkembangan ekonomi Indonesia dan diakhiri dengan bagaimana dunia usaha Indonesia sebagai pelaku ekonomi yang utama harus memanfaatkan proses perkembangan ekono­ml dunia memasuki abad ke-21.

1.Keadaan Perekonomian Indonesia Dewasa Ini
Dalam dua tahun pertama Repelita VI, perekonomian Indonesia telah tumbuh dengan menggembirakan. Pertumbuh­an itu bahkan di atas yang diduga, sehingga diadakan revisi sa­saran pertumbuhan dalam Repelita VI dari rata-rata 6,2 persen menjadi 7,1 persen setahun. Sasaran yang direvisi itu pun juga telah terlampaui. Pertumbuhan ekonomi dalam tahun 1994 di­perkirakan 7,3 persen, dalam kenyataannya adalah 7,5 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 1995, yang diperkirakan 7,5 persen namun kenyataannya mencapai 8,1 persen.
Pertumbuhan PDB pada tahun 1995 terutama disebabkan oleh peningkatan yang cukup besar pada produksi sektor di luar migas, khususnya sektor pertanian. Sektor ini mengalami peningkatan pertumbuhan yang pesat dari 0,55 persen pada tahun 1994 menjadi 3,96 persen pada tahun 1995. Hal ini karena produksi tanaman bahan makanan yang mengalami penurunan pada tahun 1994 sebesar 2,14 persen, pada tahun 1995 mening­kat sebesar 4,46 persen. Faktor-faktor di luar sektor migas dan sektor pertanian yang berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB antara lain tingginya pertumbuhan di sektor pertambang­an di luar migas, sektor listrik, gas, dan air bersih, serta sektor perdagangan. Sektor perdagangan tumbuh lebih cepat karena adanya pertambahan produksi barang di satu pihak dan me­ningkatnya impor di pihak lain. Sewa bangunan juga mening­kat pesat karena erat kaitannya dengan pertumbuhan di bidang properti.
Mekipun demikian, ada sisi lain yang harus menjadi per­hatian, yaitu adanya gejala bahwa pertumbuhan yang demikian itu diikuti dengan menghangatnya suhu perekonomian. Suhu perekonomian ini diukur dari angka laju inflasi dan defisit tran­saksi berjalan pada neraca pembayaran luar negeri. Laju inflasi memang cukup tinggi, meskipun masih dalam batas satu angka (single digit) tetapi terus-menerus di atas sasaran Repelita VI yang direvisi yaitu sekitar 6 persen. Defisit transaksi berjalan pada tahun 1993/94 masih di bawah $3miliar, meningkat menjadi $3,5 miliar pada tahun 1994/95 dan diperkira­nmencapai $6,9 miliar pada tahun 1995/96, yaitu sekitar 2,0 dari PDB menjadi sekitar 3,3 persen, jauh di atas sasaran Repelita VI yaitu 2%.
Laju inflasi memang sangat "keras kepala" (stubborn),sejak repelita V, hanya satu tahun saja laju inflasi di bawah 5 per­sen yaitu tahun 1992 sebesar 4,9 persen. Hal ini menunjukkan laju inflasi sudah menjadi masalah kronis, dan mencermikan ada bagian-bagian yang belum lancar dalam mata rantai perekonomian Indonesia. Laju inflasi mencerminkan per­kembangan harga-harga dan perubahan indeks biaya hidup. Laju inflasi menyangkut ketersediaan dan kelancaran arus ba­barang kebutuhan pokok yang selanjutnya mempengaruhi harga barang lainnya. Ada masa-masa tertentu laju inflasi meningkat disebabkan oleh melonjaknya permintaan masyarakat, misal­ pada hari-hari Lebaran.
Secara umum, laju inflasi acapkali dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Permintaan yang meningkat tajam, menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang melebihi kemampuan sisi penawaran untuk mencukupinya menyebabkan, laju inflasi yang makin tinggi pula.
Namun sulit untuk menyalahkan semata-mata tingginya tingkat pertumbuha sebagai penyebab laju inflasi. Pengalaman negara berkembang lain yang sudah lebih maju tidak selalu menunjukkan tingkat pertumbuhan tinggi diikuti dengan inflasi tinggi. Negara-negara tetangga pada umumnya dapat menikmati pertumbuhan yang terus-menerus bahkan dengan laju yang lebih tinggi, tanpa harus disertai laju inflasi yang tinngi.
Upaya menyembuhkan laju inflasi ini haruslah bersifat mendasar. Kebijaksanaan-kebijaksanaan, seperti yang dilaku­kan setelah pemanasan ekonomi di tahun 1990 dan 1991, ber­hasil menekan laju inflasi hanya untuk satu tahun saja yaitu pa­da tahun 1992. Pada tahun 1993, inflasi kembali lagi menjadi 9,8 persen.
Oleh karena itu, perhatian perlu diberikan pada sektor­sektor riil, di bidang produksi dan distribusi termasuk pem­bangunan prasarana dan sarana ekonomi yang akan menyedia­kan kebutuhan untuk produksi dan memperlancar arus distri­busi sehingga menekan biaya-biaya ekonomi. Kebijaksanaan­kebijaksanaan fiskal dan moneter yang tepat sangatlah esensial, tetapi tidak memadai (necessary but not sufficient).
Mengenai defisit transaksi berjalan, kita menyadari ba­nyak faktor yang mempengaruhi. Investasi yang meningkat dengan laju di atas tingkat tabungan, menyebabkan terjadinya resource gap yang harus ditutup dengan aliran modal dari luar negeri.
Sebenarnya keadaan itu wajar saja dalam ekonomi yan tinggi dinamika pertumbuhannya, dan bisa menjadi petunjuk keberhasilan dan bukan kegagalan dalam pembangunan. Besar­nya investasi menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap kondisi ekonomi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi, Negara-negara berkembang yang dinilai sukses juga mencata defisit transaksi berjalan yang cukup tinggi, seperti Thailand Bahkan dalam persentase terhadap PDB, defisit transaksi ber jalan Thailand lebih tinggi daripada Indonesia, yaitu 8,1 perse dan juga Malaysia, yaitu 8,9 persen pada tahun 1995.
Defisit transaksi berjalan yang cenderung meningkat harus diimbangi dengan meningkatnya aliran modal masuk aga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Dalam hal ini yang pentin diperhatikan adalah struktur dana luar negeri untuk mengata defisit tersebut. Apabila diatasi dengan investasi langsung untuk kegiatan produktif dan dengan dana-dana berjangka panjang, tentunya tidak ada masalah. Masalah akan timbul apabila defisit tersebut diatasi dengan dana-dana berjangka pendek, yang digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek jangka menengah dan jangka panjang. Arah perkembangan itu dipengaruhi oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi makro, baik kebijaksanaan moneter, nilai tukar, maupun kebijaksanaan fiskal yang turut mempengaruhi volume uang beredar. Namun, pada akhirnya neraca pembayaran ditentukan oleh perimbangan antara ekspor dan impor barang maupun jasa. Masalah defisit dalam transaksi berjalan yang dialami akhir-akhir ini selain disebabkan oleh laju peningkatan impor yang tinggi, antara lain karena besarnya investasi tetapi juga untuk barang konsumen, juga oleh karena laju pertumbuhan ekspor tidak mampu mengimbanginya. Dalam ta­hun terakhir ini laju peningkatan impor jauh lebih tinggi daripada ekspor.
Dengan menyadari keadaan ini, persiapan menghadapi masa depan harus dilakukan lebih baik. Selanjutnya harus dilihat kekuatan-kekuatan dan potensi yang dapat dikembang­ serta masalah yang harus diatasi.

2.Masalah Pembangunan Ekonomi Jangka Pendek
Seperti diutarakan di atas, masalah utama dalam jangka pendek adalah mengembalikan keseimbangan ekonomi, baik keseimbangan internal, yaitu menurunkan inflasi, maupun keseimbangan eksternal, yaitu menurunkan kembali kecende­rungan meningkatnya defisit transaksi berjalan.
Sasaran tersebut diupayakan melalui penurunan laju pemintaan agregat dalam negeri yang meningkat agak cepat dalam beberapa tahun terakhir, antara lain melalui kebijaksanaan moneter yang berhati-hati. Langkah-langkah ke arah itu telah diambil.
Di bidang moneter diupayakan untuk mengendalikan pertumbuhan kredit yang terlalu cepat di bidang-bidang usaha tertentu seperti sektor bangunan dan perumahan. Selain itu, karena meningkatnya penerbitan dan perdagangan surat ber­harga komersial telah mendorong peningkatan jumlah kredit dan mengurangi tingkat kehati-hatian perbankan, telah di­keluarkan ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan penerbit­an dan perdagangan surat berharga komersial melalui bank umum. Penerbitan surat berharga komersial melalui bank umum harus dinilai terlebih dahulu oleh lembaga yang ber­wenang. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian uang yang beredar melalui operasi pasar terbuka telah dilakukan penyempurnaan atas tata cara penerbitan Serti­fikat Bank Indonesia (SBI), tata cara perdagangan SBI yang be­lum jatuh waktu, dun pelunasan SBI. Selain itu untuk meredam ekspansi moneter yang berlebihan telah ditingkatkan cadangan wajib minimum baik dalam rupiah maupun valuta asing' (reserve requirement) yang sebelumnya 2 persen menjadi 3 per­sen. Juga telah ditingkatkan pengawasan terhadap perusahaan­perusahaan pembiayaan dalam penarikan pinjaman luar nege­ri, penyaluran pinjaman yang bersumber dari kredit perbankan, penerbitan surat sanggup bayar, serta kualitas aktiva produktif.
Salah satu langkah penting lagi adalah penyempurnaan aturan nilai tukar. Selain nilai tukar konversi yang berlaku se­lama ini diberlakukan pula nilai tukar intervensi yang di­tetapkan dengan memperbesar selisih harga beli dan harga jual (spread) nilai tukar konversi dolar Amerika Serikat, yaitu darl semula 2 persen (sekitar Rp44) menjadi 3 persen (sekitar Rp66), yang kemudian diperlebar lagi menjadi 5 persen (sekitar Rp118). Peningkatan fleksibilitas nilai tukar ini diharapkatl' akan meningkatkan efektivitas pengendalian moneter, kestabilan nilai tukar, dan sekaligus sebagai usaha mengurangi tekanan atas cadangan devisa pemerintah.
Hal yang sama juga terjadi di bidang kelistrikan. Pada anggaran pembangunan untuk bidang ini praktis tidak ada pe­ningkatan. Ini menunjukkan bahwa swasta telah mulai diper­timbangkan perannya, dan PLN sendiri telah meningkat ke­mampuan pembiayaannya.
Pembangunan prasarana lainnya juga diarahkan untu tidak mengambil bagian yang bisa dilakukan oleh swasta Misalnya, pembiayaan jalan tol tidak ada lagi dalam APBN tetapi pembangunan jalan-jalan di perdesaan dan di wilayah d luar Jawa terutama yang memiliki potensi segera berkemban diberi prioritas. Demikian pula perhatian diberikan kepad pembangunan pelabuhan dan bandar udara yang hanya laya dilakukan oleh pemerintah.
Pembangunan prasarana itu merupakan salah satu upaya untuk memecahkan sumbatan-sumbatan (bottlenecks) pada perekonomian. Upaya ini dalam rangka mengurangi faktor-fakt penyebab tidak efisiennya perekonomian (yang antara la' tercermin dari memanasnya suhu ekonomi kalau pertumbuh agak tinggi) serta menyiapkan landasan pertumbuhan da pemerataan di masa depan.

Selain itu, upaya pembangunan sumber daya manus harus tetap mendapat perhatian besar. Anggaran pembang an di bidang pendidikan, termasuk pelatihan tenaga kerja d kesehatan, harus disediakan secara memadai. Kegiatan ini u tuk menyiapkan sumber daya manusia produktif yang ak enjadi modal utama pembangunan di masa depan.
Upaya pemerataan tidak boleh dihentikan. Dalam angga an 1996/97 misalnya, sejumlah 38 persen anggaran pemb ngunan dicurahkan ke daerah hanya melalui program-progra Ilipres dan PBB. Belum lagi program-program pembangunan pasaran yang sebagian besar berlokasi di luar Jawa dan dalam proporsi yang besar di KTI. Selain tujuan keadilan, pemerataan pembangunan itu merupakan kebutuhan untuk membuka potensi daerah yang belum berkembang agar dapat menjadi modal yang efektif bagi pembangunan nasional. Demikian pula upaya pengentasan penduduk dari kemiskinan, dalam keadaan bagaimanapun harus mendapat prioritas tinggi.
Upaya mendorong ekspor harus tetap memperoleh prioritas tinggi dalam strategi pembangunan nasional. Dalam tahun 1996/97 diharapkan ekspor nonmigas meningkat dengan 19,5 yang akan berlanjut pada tahun-tahun sesudah itu.
Suatu peningkatan yang tinggi tetapi seharusnya tidak musta­hil untuk dilakukan. Pertama, karena volume dan nilai per­dagangan dunia masih akan terus tumbuh. Kedua, daya saing produksi domestik masih cukup kuat, diukur misalnya dari nilai tukar rupiah dan biaya buruh. Ketiga, dengan investasi yang menggebu-gebu yang segera akan terealisasikan, kapasi­tas terpasang unit-unit produksi akan meningkat pula.
Salah satu program yang harus dilaksanakan dalam jangka menengah adalah diversifikasi ekspor, yang meliputi tiga aspek, Pertama diversifikasi produksi, yaitu memperluas dan memperdalam komoditas ekspor, antara lain dengan lebih memanfaatkan ketersediaan sumber daya di dalam negeri sebagai masukan produksi. Kedua, diversifikasi negara tujuan ekspor terutama di negara sedang berkembang yang prospek pertum­buhan impornya masih akan relatif besar. Ketiga, diversifikasi spasial, yakni memanfaatkan wilayah-wilayah potensial sehing­ga produksi memiliki basis yang lebih luas. Wilayah-wilayah diluar Jawa, khususnya di kawasan timur Indonesia harus dikem­bangkan sebagai landasan pacu peningkatan ekspor di tahun­ tahun yang akan datang.
Sebagai prinsip dalam melaksanakan diversifikasi produk ekspor adalah peningkatan produksi, baik untuk tujuan ekspor maupun untuk mengurangi kebutuhan impor, bagi barang dan jasa yang memiliki keunggulan. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak memiliki keunggulan atau diperkirakan tidak akan ung­gul dalam jangka panjang sebaiknya dialihkan pada kegiatan unggulan.
Kalau diperhatikan komposisi ekspor dan impor nonmi­gas terutama yang berasal dari hasil industri manufaktur (men­urut Standard International Trade ClassificationI5ITC, yaitu SITC 5 sampai dengan 9 tanpa 68) dewasa ini, maka terlihat gambaran sebagai berikut: pertama, bagian terbesar dari ekspor hasil industri manufaktur Indonesia adalah terdiri atas hasil industri manufaktur padat karya (labor intensive) dan padat kekayaan alam (resource intensive); kedua, bagian terbesar dari impor hasil industri manufaktur Indonesia adalah terdiri atas hasil industri manufaktur yang memerlukan tingkat keterampilan relatif tinggi (differentiated goods) dan padat modal (capital intensive); ketiga, peran impor hasil industri manufaktur padat ilmu pengetahuan (science based) relatif lebih kecil baik bila dibandingkan dengan impor differentiated goods maupun impor capital intensive industry, sedangkan peran ekspornya jauh lebih kecil lagi; keempat, untuk hasil industri padat karya dan padat kekayaan alam Indonesia sudah menjadi pengekspor neto, sedangkan untuk hasil industri yang berketerampilan relatif tinggi, padat modal, dan padat ilmu pengetahuan masih lebih banyak diimpor. Strategi pengembangan ekspor haruslah memperhatikan aspek-aspek itu.
Sumbangan ekspor hasil industri manufaktur padat karya dan padat kekayaan alam dalam total nilai ekspor hasil industri manufaktur cukup besar (lebih dari 65 persen). Dengan mem­perhatikan makin meningkatnya persaingan dari negara se­dang berkembang lainnya yang memiliki tenaga kerja yang cu­kup banyak.dan dengan tingkat upah relatif lebih murah, serta makin terbatasnya potensi produksi kayu di Indonesia, maka perlu diupayakan peningkatan pertumbuhan nilai ekspor ke­dua kelompok barang ini. Peningkatan kualitas dan desain yang lebih baik serta peningkatan dalam tahapan proses pro­duksi lebih lanjut (misalnya dari ekspor kayu lapis ke perabot rumah tangga dari kayu) merupakan upaya yang perlu di­tempuh.
Selain meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor nonmigas seperti diuraikan di atas, maka dalam rangka menurunkan de­fisit dalam transaksi berjalan perlu diupayakan peningkatan ke­giatan yang akan dapat mengurangi defisit dalam neraca jasa. Dalam kaitan ini neraca jasa biasanya dibedakan menjadi nera­ca jasa bukan faktor (mencakup jasa pengangkutan, turisme, asuransi, dan komisi) dan neraca jasa faktor (mencakup upah dan gaji, bunga, dan keuntungan dari investasi). Diperkirakan neraca jasa faktor masih akan terus mengalami defisit, setidak­tidaknya yang berhubungan dengan bunga dan keuntungan. Kemungkinan untuk menekan defisit dalam neraca jasa bukan faktor dan bahkan pada suatu waktu menjadi surplus perlu di­observasi lebih mendalam.
Dalam rangka mengamankan neraca pembayaran, impor ; pada dasarnya ingin dikendalikan. Impor yang akan meng­hasilkan ekspor tentu tidak boleh dihambat, namun yang ber­sifat konsumtif harus dibatasi. Pembatasannya tentu tidak de­ngan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip perdagangan. bebas yang telah disepakati, tetapi dengan meningkatkan pro- ' duksi dalam negeri, baik dalam volume maupun kemampuan bersaing (yang tercermin dalam kualitas, harga dan pelayanan purna jual). Impor juga dapat dikurangi dengan mengarahkan pola konsumsi dalam negeri yang menjauhi barang-barang konsumsi yang padat impor, terutama impor barang mewah. Disini peran perangkat moneter dan fiskal teramat penting.
Peningkatan tabungan masyarakat di negara yang sedang membangun, seperti Indonesia, juga harus disertai kesediaan kelompok penduduk yang berpotensi menabung untuk mem­batasi diri dalam pengeluaran konsumtif, terutama bagi barang dan jasa yang kurang esensial yang pada umumnya memiliki komponen impor relatif tinggi. Pembatasan diri untuk tidak mengkonsumsi barang dan jasa yang kurang esensial juga sa­ngat penting dilihat dari upaya untuk mengurangi kecemburu­an sosial. Kesadaran akan hal ini harus ditanamkan serta di­budayakan dalam masyarakat kita melalui gerakan nasional menabung.
Dengan berbagai usaha tersebut diharapkan dapat terca­pai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pemerataan yang makin meluas dengan landasan stabilitas yang aman da­lam tahun-tahun terakhir memasuki abad ke-21. Sasaran per­tumbuhan ekonomi selama Repelita VI sebesar 7,1 persen rata­rata per tahun diharapkan akan dapat terlampaui, demikian pula sasaran tingkat inflasi sekitar 6 persen, diperkirakan dapat pula tercapai pada tahun-tahun terakhir Repelita VI.
Defisit transaksi berjalan pada akhir Repelita VI memang tidak akan turun seperti perkiraan semula pada saat laju per­tumbuhan ekonomi Repelita VI ditetapkan sebesar 6,2 persen. Defisit transaksi berjalan mungkin masih harus lebih besar dari US$5 miliar, tetapi dengan perekonomian yang tumbuh cepat maka rasio defisit tersebut terhadap PDB diperkirakan sekitar 2 persen saja pada akhir Repelita VI. Demikian pula dengan stok utang yang secara absolut tetap akan meningkat, terutama karena melonjaknya pinjaman baru oleh swasta, tetapi rasionya terhadap PDB akan turun pula dengan cepat.

3.Agenda bagi Dunia Usaha Indonesia
Tantangan paling besar yang akan dihadapi dalam menyongsong Repelita VII adalah berbagai penyesuaian yang harus dilakukan dalam mempersiapkan dan menghadapi keterbukaan ekonomi yang semakin intens.
Pasar dunia telah menjadi semakin terintegrasi. Arus per­dagangan antarnegara, baik untuk bahan mentah maupun ba­han setengah jadi dan barang jadi, arus informasi dan modal terus meningkat pesat.kecenderungan makin kerapnya perda­gangan dunia adalah demikian kuatnya sehingga batas komers­ial dapat mengalahkan batas negara. Hal ini merupakan tantangan yang tidak kecil bagi dunia usaha mengingat perusaha­an-perusahaan raksasa internasional dengan berbagai keung­gulan yang mereka miliki akan dengan mudahnya lalu-lalang dipasar domestik. Untuk menghadapinya dunia usaha tidak dapat defensif, tetapi harus ofensif atau proaktif. Menjaga agar domestik sukar diterobos oleh luar adalah penting. Namun, Iebih penting lagi dan menguntungkan adalah meningkatkan upaya merebut pasar dunia yang terbuka makin lebar.
Selama dekade terakhir abad ke-20 telah terjadi perubah­an yang mendasar dalam tatanan hubungan ekonomi dan perdaganagn dunia. Blok-blok ekonomi di berbagai belahan dunia, seperti Uni Eropa, AFTA, NAFTA, LAFTA, APEC dan lainnya,bermunculan untuk memanfaatkan kesamaan tujuan dan siner­gi dikawasan masing-masing. Dengan demikian, tidak saja saja arus barang dan jasa antarnegara menjadi makin deras di kawasan tersebut, tetapi juga berbagai sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, teknologi, dan modal akan mengalir de­ras pula. Merupakan tantangan bagi dunia usaha untuk dapat memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai perkem­bangan itu.
Bersamaan dengan itu, berbagai aturan yang telah dise­pakati dalam WTO akan mempunyai dampak yang luas bagi perekonomian nasional Indonesia, misalnya pada saat makin banyaknya bidang-bidang yang tidak diproteksi, seperti bidang jasa, termasuk jasa perdagangan dalam negeri.
Oleh karena itu, dunia usaha harus dengan cermat meng­ikuti dan mengantisipasi aturan-aturan baru dalam WTO. Ber­bagai persoalan seperti isyu dumping, lingkungan, dan HAM harus ditangani secara profesional untuk mengamankan eks­por. Dunia usaha perlu pula mencatat berbagai pelanggaran aturan dagang internasional yang dilakukan oleh pihak lain. Untuk itu pemahaman yang handal terhadap hukum bisnis in­ternasional menjadi penting. Tanpa itu, pengusaha nasional ha­nya akan menjadi bulan-bulanan pengusaha raksasa internasi­onal.
Dalam lingkungan ASEAN telah disepakati untuk mem­percepat waktu pelaksanaan AFTA, yakni 31 Desember 2003. Ini bertepatan dengan akhir Repelita VII. Dunia usaha harus dapat memetik peluang pasar itu. Selain itu, AFTA sekaligus harus pula dijadikan "training ground" untuk membentuk pelaku-pelaku yang tangguh sebelum pasar menjadi benar-be­nar terbuka sesuai dengan kesepakatan APEC atau WTO / GATT.
Singkatnya, upaya memenangkan persaingan yang kian tajam di pasar internasional maupun di pasar domestik harus dilakukan secara "all-out". Usaha yang setengah-setengah ha­nyalah akan menjadikan bangsa ini menjadi pemain papan ba­wah selamanya dalam percaturan ekonomi dunia yang penuh
tantangan ini.
Dewasa ini, bangsa Indonesia sedang bergerak cepat me­nuju tahapan baru dalam pembangunan. Berkembangnya pasar domestik yang cepat dan juga tumbuhnya kelas menengah ba­ru yang mempunyai daya beli tinggi, akan disertai dengan per­saingan yang tajam antarperusahaan domestik dan dengan perusahaan asing. Semuanya itu akan menimbulkan perubahan beasr dalam iklim berusaha. Untuk dapat sukses dalam situasi yang seperti ini, dunia usaha perlu mencari dan mengembang­kan alternatif-alternatif agar dapat memproduksi dengan biaya yang kompetitif. Dunia usaha perlu meningkatkan produkti­fitas dan meningkatkan pula mutu produknya. Jalan meningkatkan daya saing dalam jangka panjang adalah (1) dengan memberikan perhatian pada penguasaan teknologi serta upaya penelitian dan pengembangan (R&D), (2) melakukan pelatihan­pelatihan agar sumber daya manusia dapat digunakan secara optimal, (3) memberi perhatian khusus terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, karena ini juga merupakan faktor keunggulan, dan di dalamnya upaya untuk melestari­kannya, dan (4) meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha.
Dalam upaya untuk lebih meningkatkan daya saing serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas, setiap unit usaha harus lebih memusatkan pada bisnis intinya (core business). De­ngan kata lain, kegiatan-kegiatan unit usaha yang bukan me­rupakan bisnis inti seyogianya dikerjakan oleh unit usaha lain atau oleh mitra usahanya. Mitra usaha ini tidak perlu yang sama tingkatnya, tetapi yang pada dasarnya menjadi mitra usaha yang memiliki atau dapat mengembangkan keunggulan ma­sing -masing. Kemitraan ini bisa terjadi antara unit usaha yang dan unit usaha yang kecil. Setiap mitra memusatkan kegiatannya konsisten dengan keunggulannya. Upaya ini akan menumbuhkan banyak kesempatan berusaha yang akan mendorong keselarasan tujuan pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.







BAB IV
KESIMPULAN DAN KOMENTAR

1.Kesimpulan
Dengan demikian pembangunan sebagai pengamalan wawasan kebangsaan, tidak lain adalah pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, yang merupakan konsepsi pembangun­an yang paling mendasar. Untuk memahami apa yang dimak­sud dengan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, kita tidak perlu jauh-jauh mencari, tetapi mempelajari saja GBHN, karena petunjuk-petunjuknya telah jelas. GBHN 1993 memberi­kan tuntunan, bahwa berdasarkan pokok pikiran pembangun­an sebagai pengamalan Pancasila, maka pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia se­utuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya.
Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan eko­nomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjel­inaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa, di dalam kebulatannya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi tidak dapat dilihat terlepas dari keberhasilan pembangunan di bidang politik. Mekanisme dan kelembagaan politik berdasarkan UUD 1945 telah berjalan. Pelaksanaan pemilu secara teratur selama Orde Baru juga sudah menunjukkan kemajuan perkembangan demokrasi.
Pembangunan di berbagai bidang selama ini memberikan kepercayaan kepada . bangsa Indonesia bahwa upaya pemba­ngunan yang telah ditempuh, seperti yang diamanatkan oleh I'ancasila dan UUD 1945, menunjukkan keberhasilan. Ini yang ingin dilanjutkan dan akan ditingkatkan dalam era baru pem­hangunan, yaitu era Kebangkitan Nasional Kedua.
Untuk dapat sukses dalam situasi yang seperti ini, dunia usaha perlu mencari dan mengembang­kan alternatif-alternatif agar dapat memproduksi dengan biaya yang kompetitif. Dunia usaha perlu meningkatkan produkti­fitas dan meningkatkan pula mutu produknya. Jalan meningkatkan daya saing dalam jangka panjang adalah (1) dengan memberikan perhatian pada penguasaan teknologi serta upaya penelitian dan pengembangan (R&D), (2) melakukan pelatihan­pelatihan agar sumber daya manusia dapat digunakan secara optimal, (3) memberi perhatian khusus terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, karena ini juga merupakan faktor keunggulan, dan di dalamnya upaya untuk melestari­kannya, dan (4) meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha.
Pembangunan prasarana itu merupakan salah satu upaya untuk memecahkan sumbatan-sumbatan (bottlenecks) pada perekonomian. Upaya ini dalam rangka mengurangi faktor-fakt penyebab tidak efisiennya perekonomian (yang antara lain tercermin dari memanasnya suhu ekonomi kalau pertumbuh agak tinggi) serta menyiapkan landasan pertumbuhan da pemerataan di masa depan.

Selain itu, upaya pembangunan sumber daya manus harus tetap mendapat perhatian besar. Anggaran pembang an di bidang pendidikan, termasuk pelatihan tenaga kerja d kesehatan, harus disediakan secara memadai. Kegiatan ini untuk menyiapkan sumber daya manusia produktif yang akan menjadi modal utama pembangunan di masa depan.

2.Komentar
Mempelajari tulisan yang ada dalam buku berjudul ” Pembangunan Ekonomi Dunia ke 3 dan Pembangunan untuk rakyat” penulis dalam analisa sederhananya memberikan beberapa pendapat atau komentar yang dapat menjadi perhatian khusus bagi penulis sendiri dan pembaca umumnya. Hal-hal dimaksud meliputi :
a.Buku tersebut sampai saat ini masih merupakan bentuk kajian teoritis yang implementasinya cukup sulit dilaksanakan atau direalisasikan mengingat ada beberapa faktor yang sulit ditempuh atau ada beberapa komponen sumber daya yang belum dibangun secara matang, sehingga konteks materi buku masih merupakan sebuah paradigma yang sifatnya universal.
b.Tidak dipungkiri bahwa ada beberapa kontek buku yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan terutama pada wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia yang sampai saat ini masyarakat bangsa Indonesia dapat merasakannya.
c.Diharapkan pemerintah lebih responsip dan peka terhadap aspek-aspek pembangunan yang perlu segera menjadi prioritas program dalam rangka menciptakan kesejahteraa bagi rakyatnya.
d.Program pemberdayaan yang seyogyanya menjadi satu hal yang paling pokok dalam konsep pembangunan manusia tetapi pada kenyataannya pemerintah Indonesia klebih berfokus pada konsep pembangunan yang sifatnya masih umum, sehingga hasil dan pencapaian targetnya tidak menjurus pada satu hal yang disebut lokus dan fokus kebijakan publik yang harus diselesaikan oleh pemerintah.