Selamat Datang di X3-PRIMA, Melayani Setulus Hati, Memberikan yang terbaik

7.4.09

PNPM

Latar belakang


  • Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi.

  • Pemerintah menyadari masih terjadi kesenjangan antara pencapaian dan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah ingin menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,2%, dan pengangguran menjadi 5,1%.

  • Pemerintah memperluas perluasan dan integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi didaerah pedesaan dan perkotaan. Dengan visi :

  1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya

  2. Perlembagaan sistem pembangunan parsipatif

  3. Pengoptimalan fungsi dan pemerintahan lokal

  4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat

  5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

  • Dari hasil penelitian independen, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) telah menunjukkan hasil yang baik dari segi pencapaian efisien dan tujuannya. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah program lanjutan PPK Pemerintah untuk terus mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan kebutuhan riil masyarakat dengan program pembangunan Nasional.

  • Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur.






Strategi dan Action Program Pemerintah


Strategi PNPM Mandiri terdiri atas:

Strategi Dasar

  1. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

  2. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

  3. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

Strategi Operasional

  1. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.

  2. Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;

  3. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel.

  4. Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.

  5. Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.

  6. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan.



Sasaran Dan Tujuan



Sasaran PNPM

Lokasi PNPM Mandiri diutamakan pada kecamatan yang memiliki kriteria berikut;

a) memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar,

b) tingkat pelayanan dasar rendah,

c) tingkat kapasitas fiskal rendah, dan

d) memiliki desa/kelurahan tertinggal.

Penentuan lokasi PNPM-Inti ditetapkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri. Lokasi PNPM Penguatan diarahkan ke lokasi PNPM-Inti dengan mempertimbangkan usulan sektor dan daerah, efisiensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar kecamatan.


Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Tujuan Khusus

  1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.

  2. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).

  3. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

  4. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

  5. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

  6. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.



Lembaga/Organisasi Pelaksana


  1. Pusat

Tim Pengendali PNPM Mandiri terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan penjelasan sebagai berikut:

    1. Tim Pengarah

Tim Pengarah terdiri atas Menteri-Menteri dan Kepala Lembaga terkait pelaksanaan PNPM Mandiri.

    1. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana terdiri atas pejabat eselon I ke bawah dari berbagai kementerian/lembaga terkait pelaksanaan PNPM Mandiri .


  1. Daerah

Struktur organisasi PNPM Mandiri di daerah terdiri dari:

    1. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, di daerah dibentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Provinsi. Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh penanggungjawab TKPKD Provinsi.

  1. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, di daerah dibentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Kabupaten/Kota. Timini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh penanggungjawab TKPKD Kabupaten/Kota.


  1. Satuan Kerja PNPM Mandiri di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan PNPM Mandiri di kabupaten/kota dilakukan oleh satuan kerja kabupaten/kota, yang ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.

  1. Masyarakat/Komunitas

Masyarakat membentuk atau mengembangkan kelembagaan masyarakat yang salah satu fungsinya adalah mengelola kegiatan di kecamatan dan desa/kelurahan. Kelembagaan di kecamatan adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola yang bertanggungjawab kepada MAD.



Kendala/tantangan yang dihadapi


  • Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Dalam suatu program pemerintah terkadang masyarakat awam sulit mengerti dan tidak dapat memahami sosialisasi tentang dampak positif dan tujuan baiknya bagi kehidupan. Rasa ketidakpercayaan pada Pemerintah menjadikan sebagian masyarakat tidak bisa mengambil peluang emas yang ditawarkan Pemerintah untuk merubah kehidupannya melalui modal dasar yang diberikan Pemerintah

  • Efisiensi dan efektifitas tujuan PNPM terkadang tidak dibarengi dengan pengelolaan manajemen pembangunan kemitraan yang baik, sehingga kendala dilapangan masyarakat banyak yang sulit mengembalikan uang pinjaman. Tiap-tiap bulan masyarakat masih kesulitan untuk membayar cicilan pembayaran.

  • Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan berbasis masyarakat selama ini sering ditemukan kualitas pemberdayaan masyarakat yang tidak memadai. Fasilitator yang mendampingi masyarakat hanya berfungsi sebagai tenaga penyuluh teknis terkait sektor tertentu tanpa keahlian mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat. Di sisi masyarakat, hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap program sehingga menimbulkan masalah terkait keberlanjutan pasca program atau proyek berakhir. Beragamnya program dan proyek berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilengkapi oleh biaya untuk antara lain tenaga fasilitator/penyuluh, pelatihan, operasional kegiatan di setiap jenjang pemerintahan, monitoring dan evaluasi, dan sebagainya juga menimbulkan pemborosan biaya pembangunan.


Hasil/Output Program


  1. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya;

  2. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini;

  3. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs;

  4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.

  5. Pengembangan Masyarakat

  6. Bantuan Langsung Masyarakat

  7. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

  8. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program




Kesimpulan


PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Program-program Pemerintah dalam Upaya memulihkan Sosial yang berkaitan dengan PNPM Mandiri


    • Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

  • Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

  • Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.

  • Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

  • Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.

  • Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.

  • Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

  • Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

  • Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.

  • Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

  • Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

  • Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.


Penutup


Pada hakekatnya PNPM adalah gerakan Nasional dalam wujud pembangunan berbasis masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai strategi untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama keluarga miskin.

Akhirnya, semoga program PNPM ini bisa berrajalan sebagaiamana tujuan dan efisiesinya kearah yang positif. Harmonisasi kebijakan melalui PNPM untuk perbaikan pemilihan sasaran baik wilayah maupun kelompok masyarakat, prinsip dasar, strategi, pendekatan, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia diwilayahnya, mampu memutuskan tindakan yang harus dilaksanakan (peningkatan kemampuan masyarakat berorganisasi dalam skala kelompok dan mitra pemerintah dalam pembangunan desa/kelurahan).


Action Pemerintah

Untuk mendukung pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri, sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan meliputi:

  1. Pemantauan dan pemeriksaan partisipatif oleh masyarakat – Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pemeriksaan dari mulai perencanaan partisipatif tingkat desa hingga kabupaten/kota dan pelaksanaan PNPM Mandiri.

  2. Pemantauan dan pemeriksaan oleh Pemerintah – Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.

  3. Pemantauan dan pengawasan oleh Konsultan dan Fasilitator – Pemantauan dan pengawasan oleh konsultan akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan sistem informasi pengelolaan program dan kunjungan rutin ke lokasi program. Pengawasan melekat juga dilakukan oleh fasilitator dalam setiap tahapan pengelolaan program dengan maksud agar perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan program dapat dilakukan dengan segera.

  4. Pemantauan independen oleh berbagai pihak lainnya – PNPM Mandiri membuka kesempatan bagi berbagai pihak, antara lain, LSM, universitas, wartawan yang ingin melakukan pemantauan secara independen terhadap PNPM Mandiri dan melaporkan temuannya kepada proyek atau instansi terkait yang berwenang.

  5. Kajian Keuangan dan Audit – Untuk mengantisipasi dan memastikan ada atau tidaknya penyimpangan penggunaan dana, maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) sebagai lembaga audit milik pemerintah akan melakukan pemeriksaan secara rutin di beberapa lokasi yang dipilih secara acak. Mekanisme pemantauan lebih lanjut akan diatur dalam pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri